UNDIP Global Classroom: Prof. Battogtokh Javzandolgor Bahas HAM dalam Kebijakan Publik Mongolia

SEMARANG – Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (UNDIP) kembali memperluas jejaring akademik internasionalnya melalui program UNDIP Global Classroom (UGC). Kegiatan perkuliahan kelas dunia yang diintegrasikan ke dalam mata kuliah Kebijakan Publik dan Aplikasinya ini diselenggarakan secara daring (online) pada Selasa, 10 November 2026 pukul 08.00 WIB dengan menghadirkan akademisi dari School of Political Science, International Relations and Public Administration, National University of Mongolia, Prof. Battogtokh Javzandolgor, Ph.D., sebagai pembicara utama, serta didampingi oleh dua dosen pembahas dari FISIP UNDIP, yakni Dr. Dra. Augustin Rina Herawati, M.Si. dan Dr. Dra. Ida Hayu Dwimawanti, M.M.

Dalam sesi perkuliahan daring tersebut, Prof. Battogtokh membawakan materi bertajuk “Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Publik: Studi Kasus Mongolia”. Ia menguraikan bahwa integrasi hak asasi manusia (HAM) dalam kebijakan publik bertumpu pada tiga kewajiban utama negara, yakni kewajiban untuk menghormati (tidak melanggar hak), melindungi (mencegah pelanggaran oleh pihak lain), dan memenuhi (mengambil langkah legislatif, administratif, serta anggaran untuk merealisasikan HAM). Prinsip-prinsip ini harus tercermin secara nyata dalam kebijakan pendidikan, kesehatan, lingkungan, ketenagakerjaan, maupun kebijakan sosial.

Menyoroti studi kasus Mongolia pasca-era Soviet, ia menjelaskan bagaimana Konstitusi Mongolia tahun 1992 menjadi landasan hukum utama yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan berekspresi, serta mengadopsi perjanjian internasional ke dalam hukum domestik. Meski berhasil menghapus hukuman mati secara penuh sejak 2017, Mongolia masih menghadapi sejumlah tantangan krusial dalam pemenuhan hak warga negara, di antaranya:

  • Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat: Krisis polusi udara ekstrem di ibu kota Ulaanbaatar akibat pembakaran batu bara di pemukiman ger serta badai debu Gurun Gobi berdampak pada sekitar 43% populasi, sementara 50% penduduk masih mengonsumsi air minum di bawah standar ekologis.
  • Perlindungan Hak Anak dan Kerentanan Sosial: Meskipun telah memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak (efektif September 2024) dan membentuk pengadilan khusus anak (efektif Januari 2026), tantangan kemiskinan, kesenjangan pedesaan, praktik pekerja anak, hingga perdagangan manusia masih memerlukan pengawasan ketat.
  • Reformasi Hukum dan Anti-Penyiksaan: Komite PBB Menentang Penyiksaan (CAT) menyoroti perlunya unit investigasi independen yang bebas dari konflik kepentingan serta pengawasan terhadap penangkapan tanpa surat perintah pengadilan.

Menanggapi paparan tersebut, Dr. Dra. Augustin Rina Herawati, M.Si. dan Dr. Ida Hayu Dwimawanti, M.M. memberikan ulasan komparatif yang memperkaya perspektif diskusi dengan membandingkan dinamika di Mongolia dan kondisi di Indonesia. Kedua pembahas menyoroti bahwa baik Indonesia maupun Mongolia sama-sama menempatkan jaminan hak asasi manusia secara kuat di dalam konstitusi dan telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, namun keduanya masih menghadapi tantangan serupa pada tataran implementasi kebijakan publik.

Dalam ulasannya, perbandingan utama terlihat pada isu hak atas lingkungan hidup yang sehat serta perlindungan kelompok rentan. Jika Mongolia bergulat dengan polusi udara ekstrem akibat pemanas batu bara di musim dingin dan krisis air bersih, Indonesia juga menghadapi tantangan serius dalam pengendalian polusi udara di kawasan perkotaan maupun industri, serta pemerataan akses sanitasi dan air layak minum di daerah tertinggal. Selain itu, terkait perlindungan anak, kedua dosen pembahas menggarisbawahi bahwa Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang sejalan dengan langkah pembaruan hukum di Mongolia, namun efektivitas pengawasan di lapangan untuk menekan angka pekerja anak dan kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi pekerjaan rumah bersama bagi birokrasi dan pembuat kebijakan.

Antusiasme mahasiswa peserta mata kuliah Kebijakan Publik dan Aplikasinya di Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP UNDIP terlihat sepanjang sesi diskusi interaktif yang berlangsung dinamis secara daring. Melalui analisis komparatif antara Mongolia dan Indonesia ini, mahasiswa memperoleh wawasan empiris mengenai bagaimana prinsip-prinsip HAM diterjemahkan ke dalam tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik kontemporer.

Ke depannya, Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP UNDIP berkomitmen untuk terus menggencarkan program UNDIP Global Classroom dengan menghadirkan para pakar internasional dari berbagai negara guna memperkuat ekosistem pendidikan yang inklusif, kritis, dan berstandar dunia.