SEMARANG – Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Diskusi Konstitusi yang bekerja sama dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI. Mengangkat tema “Pelembagaan Pokok-Pokok Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan”, forum akademik strategis ini digelar pada Kamis, 5 November 2026 di kampus FISIP Undip, Semarang.

Acara diawali dengan khidmat melalui pembukaan resmi dan penyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya. Agenda dilanjutkan dengan sambutan dari Dekan FISIP Undip, Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., dan secara resmi dibuka oleh Ketua Komisi Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Anggota MPR RI, para Guru Besar FISIP Undip, dosen, akademisi, serta perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) FISIP Undip.
Sesi diskusi panel dipandu secara runtut oleh Moderator Diskusi yang juga merupakan Ketua Departemen Administrasi Publik FISIP Undip, Retna Hanani, S.Sos., M.PP.
Diskusi Konstitusi Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP Undip) menghadirkan pemaparan mendalam dari empat narasumber pakar yang membedah tema besar Pelembagaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dari berbagai sudut pandang keilmuan.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. menyampaikan bahwa kehadiran PPHN bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional lintas periode pemerintahan tanpa harus mengorbankan demokrasi konstitusional. Dalam sistem ketatanegaraan saat ini, Indonesia sebenarnya tidak berada dalam kekosongan hukum perencanaan karena telah memiliki fondasi melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Persoalan mendasar yang perlu dibenahi bukanlah ketiadaan instrumen, melainkan masalah implementasi seperti fragmentasi kebijakan, inkonsistensi anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta evaluasi yang belum optimal. Oleh karena itu, jika PPHN hendak dilembagakan, substansinya harus berfokus pada prinsip-prinsip strategis lintas generasi seperti penguatan ekonomi produktif, keadilan sosial, pelestarian lingkungan, transformasi digital, hingga reformasi institusi publik, dan bukan sekadar menduplikasi daftar proyek teknis.
Dari sudut pandang hukum dan konstitusi, Prof. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum. menekankan pentingnya menjaga konsistensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (staatsfundamentalnorm) yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Pancasila berfungsi secara normatif dan konstitutif sebagai cita hukum (rechtssidee), yang bertindak baik sebagai landasan statis pemersatu bangsa maupun sebagai tuntunan dinamis (leitstar dinamis) dalam mengarahkan pembentukan hukum positif. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang efektif, sebuah kebijakan harus memenuhi tiga unsur kebenaran menurut teori hukum Gustav Radbruch, yakni keadilan secara filosofis, kemanfaatan secara sosiologis, dan kepastian hukum secara yuridis.

Melihat dari lensa ekonomi regional dan spasial, Prof. Dr. Fransiscus Xaverius Sugiyanto, M.S. memaparkan bahwa Indonesia dihadapkan pada takdir multi-pluralitas, baik secara historis, geografis, sosiologis, maupun demografis. Berdasarkan pendekatan ekonomi politik dan teori keadilan, fakta adanya kesenjangan antarwilayah bukanlah sebuah takdir yang tidak dapat diubah, melainkan hasil dari pilihan tata kelola yang memerlukan intervensi terencana. Melalui temuan riset konvergensi kawasan di berbagai wilayah Indonesia, terbukti bahwa percepatan penurunan kesenjangan sangat bergantung pada peningkatan konektivitas, investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan, serta penguatan infrastruktur dasar yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah—seperti karakter kepulauan di Maluku atau basis wilayah adat di Papua. Oleh karena itu, PPHN harus mampu mewadahi prinsip keadilan spasial yang diwujudkan melalui paradigma desentralisasi spasial asimetris, di mana pemerintah pusat wajib mengintegrasikan kekhasan dan keragaman daerah ke dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional.
Sementara itu, dari perspektif politik dan tata negara, Dr. Sos. Dra. Fitriyah, M.S. menyoroti tantangan pelembagaan PPHN di dalam sistem pemerintahan presidensial multipartai di Indonesia. Berdasarkan teori perbandingan pemerintahan, sistem presidensial pasca-amandemen UUD 1945 menempatkan Presiden dan legislatif sama-sama memiliki mandat langsung dari rakyat, sehingga desain kebijakan harus cermat guna menghindari risiko konflik kelembagaan atau legitimasi ganda. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa stabilitas politik di Indonesia sangat bergantung pada pengelolaan koalisi di parlemen. Agar keberadaan PPHN tidak menjadi instrumen yang kaku atau justru melemahkan otonomi eksekutif, bentuk pelembagaannya paling ideal diarahkan melalui model direktif-koordinatif lewat undang-undang. Dengan skema ini, PPHN berfungsi memberikan arah strategis dan “kewajiban menjelaskan” (comply or explain) bagi setiap pemerintahan yang berjalan, tanpa harus mengubah kedudukan presiden menjadi mandataris MPR atau mengganggu mekanisme checks and balances yang sudah berjalan baik.
Guna memperkaya wawasan dan memberikan pendalaman atas pemaparan para narasumber, acara dilanjutkan dengan penanggap (discussant) dari Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip, yakni Bangkit Aditya Wiryawan, Ph.D. dan Nuruddin Al Akbar, M.A. Sesi tanggapan dan tanya jawab berlangsung interaktif, memberikan ruang kritis bagi akademisi serta mahasiswa dalam mengkaji posisi PPHN di dalam konstitusi dan tata negara Indonesia modern.