FISIP UNDIP Hadirkan Akademisi Universiti Malaya dalam Global Classroom: Bahas Tata Kelola Digital di Era Kecerdasan Artifisial

Semarang, 2 November 2026 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro melalui Departemen Administrasi Publik menyelenggarakan Undip Global Classroom pada mata kuliah Governansi Digital dengan tema “Digital Governance in the Era of Artificial Intelligence: Opportunities and Challenges”, Senin, 2 November 2026, pukul 09.30 WIB secara daring melalui Zoom.

Kegiatan menghadirkan M. Fazli A. Aziz, Ph.D. dari Universiti Malaya, Malaysia, sebagai akademisi internasional. Dalam materi yang disampaikan, ia mengangkat perspektif administrasi publik Malaysia dalam melihat perkembangan kecerdasan artifisial serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan digital.

Dalam paparannya, M. Fazli menekankan bahwa penggunaan kecerdasan artifisial dalam pemerintahan bukan semata persoalan penerapan teknologi. AI dapat membantu pemerintah mengolah informasi, mendukung pekerjaan administratif, serta memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, keputusan publik pada akhirnya tetap membutuhkan tanggung jawab manusia dan institusi. Pemerintah tidak dapat memindahkan akuntabilitas publik kepada algoritma.

Diskusi ini menjadi relevan bagi mahasiswa Administrasi Publik karena perkembangan AI telah membawa perubahan pada cara pemerintah memberikan pelayanan, mengolah data, serta mengambil keputusan. Dalam konteks pelayanan publik, AI antara lain dapat dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan rutin masyarakat, mengelompokkan permohonan layanan, mengorganisasi informasi, serta membantu mengidentifikasi kasus yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Meskipun demikian, manfaat tersebut tidak muncul secara otomatis tanpa desain tata kelola yang tepat.

Perspektif Malaysia menjadi salah satu fokus penting dalam Global Classroom ini. Materi menunjukkan bahwa Malaysia tengah memperkuat agenda menuju AI-enabled public sector melalui arah kebijakan nasional dan digitalisasi sektor publik. Orientasinya mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pembuatan kebijakan, efisiensi administrasi, peningkatan penggunaan data dan AI, serta penguatan kapabilitas digital dan koordinasi antarlembaga.

Namun, kesiapan pemerintah dalam mengadopsi AI tidak cukup ditentukan oleh ketersediaan perangkat teknologi. Materi kuliah menyoroti sedikitnya lima aspek penting, yaitu kompetensi aparatur, budaya organisasi, kepemimpinan, kesiapan data, dan koordinasi. Penggunaan perangkat lunak AI tanpa kesiapan kelembagaan tidak dengan sendirinya membuat organisasi publik mampu mengelola AI secara efektif.

Aspek lain yang mendapat perhatian adalah fairness, transparency, dan public trust. Penggunaan AI dalam keputusan administrasi perlu memastikan bahwa data maupun aturan sistem tidak merugikan kelompok masyarakat tertentu, keputusan dapat dijelaskan kepada warga, serta tersedia mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Dengan demikian, inovasi teknologi tetap harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik dan prinsip tata kelola yang bertanggung jawab.

Persoalan tata kelola data juga menjadi bagian penting dalam diskusi. AI dalam pemerintahan membutuhkan data yang akurat, mutakhir, relevan, dibagikan secara bertanggung jawab, serta dilindungi dari penggunaan yang tidak semestinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga membutuhkan aturan, institusi, kapasitas organisasi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang memadai.

Kegiatan Global Classroom turut menghadirkan para dosen Departemen Administrasi Publik FISIP UNDIP sebagai discussant, antara lain Prof. Dr. Dra. Hartuti Purnaweni, M.P.A.; Dr. Dra. Augustin Rina Herawati, M.Si.; dan Juang Abdi Muhammad, S.A.P., M.A.P., bersama dosen lainnya. Kegiatan dimoderatori oleh Azaria Eda Pradana, S.A.P., M.A.P.

Keterlibatan dosen sebagai discussant memberikan kesempatan untuk mempertemukan perspektif tata kelola digital Malaysia dengan konteks administrasi publik Indonesia. Forum tersebut menjadi ruang akademik untuk mendiskusikan tidak hanya bagaimana AI dapat digunakan dalam pemerintahan, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut harus dikelola agar tetap menjaga akuntabilitas, keadilan, transparansi, dan kepentingan masyarakat.

Dalam materi penutup, ditekankan tiga pesan utama mengenai masa depan AI dalam administrasi publik. Pertama, teknologi membuka peluang untuk meningkatkan pelayanan dan mendukung pengambilan keputusan, tetapi manfaatnya tidak otomatis. Kedua, institusi publik tetap bertanggung jawab untuk menjaga penilaian profesional, keadilan, dan akuntabilitas. Ketiga, public value harus tetap menjadi tujuan utama, dengan memperhatikan efisiensi, hasil pelayanan, perlakuan yang adil, dan pertanggungjawaban publik.

Penyelenggaraan Undip Global Classroom menjadi bagian dari komitmen FISIP UNDIP dalam memperkuat internasionalisasi pembelajaran dan memberikan pengalaman akademik global kepada mahasiswa. Kehadiran akademisi Universiti Malaya memungkinkan mahasiswa mempelajari perkembangan tata kelola digital dari perspektif negara lain sekaligus melakukan refleksi terhadap tantangan transformasi digital di Indonesia.

Melalui kegiatan ini, Departemen Administrasi Publik FISIP UNDIP terus mendorong pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, berbasis perspektif komparatif, dan tetap berorientasi pada nilai-nilai kepublikan. Agenda tersebut sekaligus mendukung pencapaian target kinerja serta visi FISIP UNDIP sebagai fakultas berkelas dunia yang Bermartabat dan Bermanfaat.