SEMARANG – Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (UNDIP), Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., hadir sebagai pembicara ahli dalam kegiatan Diskusi Kebangsaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) bersama Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc., di Ruang Sidang Utama Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, Senin (26/10/2026).
Mengusung tema “Haluan Negara, Haluan Masa Depan: Refleksi Akademik atas Urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) bagi Masa Depan Indonesia”, kegiatan ini menjadi ruang dialog antara MPR RI dan sivitas akademika UNDIP untuk menghimpun pandangan, kritik, saran, serta masukan terkait urgensi PPHN, khususnya mengenai aspek kelembagaan dan kedudukannya sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan nasional.
Kunjungan MPR RI tersebut turut dihadiri anggota MPR RI, Dr. Benny K. Harman, S.H., Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS, dan Jansen Sitindaon, S.H., M.H. Diskusi berlangsung dengan melibatkan Guru Besar, dosen, serta mahasiswa dari Fakultas Hukum dan FISIP UNDIP.
Dekan FISIP UNDIP Perkuat Perspektif Tata Kelola Pemerintahan

Kehadiran Prof. Teguh Yuwono sebagai pembicara ahli memberikan perspektif tata kelola pemerintahan dalam pembahasan mengenai arah pembangunan nasional. Sebagai Guru Besar bidang Tata Kelola Pemerintahan, keterlibatan Dekan FISIP UNDIP ini memperkaya dialog yang tidak hanya membahas PPHN dari perspektif hukum dan ketatanegaraan, tetapi juga dari sudut pandang politik, administrasi publik, serta penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam konteks pembangunan nasional, pembahasan mengenai haluan negara berkaitan dengan pentingnya arah kebijakan yang berkesinambungan, koordinasi antarlembaga, dan pelaksanaan program pembangunan secara terarah. Perspektif tata kelola pemerintahan menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana pedoman pembangunan dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh institusi pemerintahan.
Diskusi ini sekaligus membuka ruang bagi akademisi untuk mengkaji hubungan antara perencanaan pembangunan jangka panjang, dinamika pemerintahan, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Berbagai aspek tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai urgensi dan kemungkinan penerapan PPHN di Indonesia.
Selain Dekan FISIP UNDIP, diskusi ini juga menghadirkan Bangkit Aditya Wiryawan, S.I.P., M.A., Ph.D., dosen bidang Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP. Keterlibatan akademisi FISIP UNDIP memperkuat kontribusi keilmuan bidang politik dan pemerintahan dalam forum kebangsaan yang membahas arah pembangunan Indonesia.
Akademisi UNDIP Bahas Urgensi dan Kedudukan PPHN
Dalam forum tersebut, MPR RI menghimpun pandangan sivitas akademika mengenai kebutuhan akan pedoman yang dapat memberikan arah bagi pembangunan nasional. Pembahasan mencakup urgensi PPHN, desain kelembagaan, serta kedudukannya sebagai instrumen panduan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional.
Para peserta secara umum berpandangan bahwa keberadaan suatu pedoman pembangunan nasional merupakan hal yang dibutuhkan. Namun, aspek teknis pelaksanaan, perincian substansi, dan desain kelembagaan PPHN masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Pertukaran pandangan ini menjadi bagian dari proses pengkajian yang penting untuk memahami berbagai pertimbangan hukum, politik, dan administratif sebelum gagasan PPHN dibahas lebih jauh. Masukan akademisi diharapkan dapat membantu memperkaya perspektif mengenai bagaimana arah pembangunan nasional dapat dijaga kesinambungannya dengan tetap memperhatikan sistem ketatanegaraan dan dinamika demokrasi.
Kolaborasi Perspektif Hukum dan Politik
Diskusi kebangsaan ini juga menghadirkan sejumlah Guru Besar dan pakar Fakultas Hukum UNDIP, di antaranya Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Lita Tyesta A. L. W., S.H., M.Hum.; Prof. Dr. F.X. Adjie Samekto, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.; Dr. Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H.; dan Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.D.
Beragam perspektif keilmuan tersebut memperluas ruang pembahasan PPHN, mulai dari hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum internasional, hukum dan masyarakat, hingga politik dan tata kelola pemerintahan.
Keterlibatan akademisi lintas disiplin menunjukkan pentingnya pendekatan komprehensif dalam mengkaji kebijakan strategis nasional. Pembahasan mengenai PPHN tidak hanya membutuhkan pertimbangan mengenai landasan hukum dan kelembagaan, tetapi juga kajian tentang pelaksanaan kebijakan, koordinasi pemerintahan, serta kesinambungan perencanaan pembangunan.
Partisipasi mahasiswa dari Fakultas Hukum dan FISIP UNDIP turut memperluas ruang dialog akademik. Keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman mengenai persoalan kebangsaan sekaligus mendorong partisipasi kritis dalam diskusi kebijakan publik.
Perkuat Peran UNDIP dalam Dialog Kebangsaan

Kunjungan MPR RI ke UNDIP merupakan bagian dari upaya menghimpun masukan dari kalangan akademisi di berbagai perguruan tinggi. Selain UNDIP, rombongan MPR RI juga melakukan kunjungan ke sejumlah kampus lain, termasuk Universitas Padjadjaran (UNPAD) dan Universitas Indonesia (UI).
Melalui forum tersebut, perguruan tinggi menjadi ruang dialog yang mempertemukan perspektif akademik dengan proses pengkajian kebijakan nasional. Masukan dari Guru Besar, dosen, dan mahasiswa diharapkan dapat memperkaya pembahasan mengenai urgensi, kedudukan, serta desain kelembagaan PPHN.
Partisipasi Dekan dan akademisi FISIP UNDIP dalam diskusi ini mencerminkan kontribusi ilmu sosial dan politik, khususnya bidang politik, administrasi publik, dan tata kelola pemerintahan, dalam membahas tantangan pembangunan Indonesia. Sinergi lintas disiplin di lingkungan UNDIP diharapkan dapat terus memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan mitra dialog dalam isu-isu strategis kebangsaan.
Melalui keterlibatan aktif sivitas akademika, FISIP UNDIP terus mengambil bagian dalam ruang pertukaran gagasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang berkesinambungan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.