Dua Pakar FISIP UNDIP Berikan Perspektif Strategis tentang Kedaulatan Rakyat dalam FGD Badan Pengkajian MPR RI

Semarang – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP UNDIP) memperkuat kontribusi akademiknya dalam pembahasan isu strategis ketatanegaraan melalui keterlibatan dua pakar FISIP UNDIP, Prof. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. dan Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D., dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

FGD yang mengangkat tema “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila” tersebut dilaksanakan pada Selasa (6/10/2026) di salah satu hotel di Kota Semarang. Kegiatan ini menjadi bagian dari kajian Badan Pengkajian MPR RI untuk memperoleh perspektif akademik dan masukan substantif terkait pelaksanaan serta kemungkinan penyempurnaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Dalam forum tersebut, FISIP UNDIP menghadirkan dua akademisi dengan kepakaran di bidang sosial-politik dan pemerintahan, yakni Prof. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. selaku Dekan FISIP UNDIP dan Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D. selaku Wakil Rektor IV UNDIP sekaligus pakar FISIP UNDIP. Keduanya memberikan perspektif akademik yang saling melengkapi dalam membahas kedaulatan rakyat, demokrasi, pemerintahan, serta hubungan antara masyarakat dan negara.

Selain dua pakar FISIP UNDIP tersebut, UNDIP turut menghadirkan pakar dari Fakultas Hukum, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Kegiatan turut dihadiri oleh Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., Anggota Badan Pengkajian MPR RI, serta Tim Sekretariat Jenderal MPR RI.

Dua Perspektif Akademik FISIP UNDIP tentang Kedaulatan Rakyat

FGD diselenggarakan untuk menghimpun pandangan dari akademisi, pakar, ahli, dan praktisi sebagai bahan penyusunan rekomendasi Badan Pengkajian MPR RI mengenai perubahan UUD NRI Tahun 1945. Secara khusus, forum membahas bagaimana konsep kedaulatan rakyat dapat dipahami dan diimplementasikan dalam kerangka Demokrasi Pancasila.

Dalam pembahasan tersebut, Prof. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. memberikan perspektif dari bidang pemerintahan dan administrasi publik. Perspektif tersebut penting untuk melihat hubungan antara prinsip kedaulatan rakyat dengan penyelenggaraan pemerintahan serta bagaimana mandat rakyat diterjemahkan ke dalam tata kelola negara.

Sementara itu, Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D. memberikan perspektif dari bidang sosial-politik dan demokrasi. Pandangan tersebut memperkaya pembahasan mengenai posisi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, dinamika demokrasi, partisipasi publik, serta perkembangan relasi antara masyarakat, institusi politik, dan negara.

Kedua perspektif tersebut menjadi bagian penting dalam melihat kedaulatan rakyat tidak semata-mata sebagai prinsip konstitusional, tetapi juga sebagai prinsip yang perlu diwujudkan dalam praktik demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pembahasan FGD turut mengaitkan kedaulatan rakyat dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kerangka tersebut, terdapat tiga prinsip penting yang menjadi perhatian dalam pemaknaan kedaulatan rakyat, yaitu Human Rights, Substantive Democracy, dan Social Justice. Ketiganya menjadi perspektif penting untuk menilai bagaimana demokrasi dapat memberikan ruang yang bermakna bagi masyarakat sekaligus menjamin pemenuhan hak dan keadilan sosial.

Membahas Partisipasi Publik dan Demokrasi Substantif

Setelah pemaparan dari para narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pendalaman materi bersama Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian MPR RI.

Diskusi membahas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan implementasi kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi Indonesia, mulai dari partisipasi masyarakat dalam proses politik, penyelenggaraan pemilu dan pilkada, pembentukan peraturan perundang-undangan, ruang partisipasi publik, gugatan konstitusional masyarakat, hingga penguatan demokrasi substantif.

Dalam perspektif sosial-politik dan pemerintahan, partisipasi masyarakat menjadi salah satu elemen penting dalam memastikan bahwa kedaulatan rakyat tidak berhenti pada proses elektoral. Demokrasi juga perlu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Perkembangan teknologi digital turut menjadi bagian dari pembahasan. Ruang digital telah berkembang menjadi arena baru bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, membangun diskursus publik, serta berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial.

Kondisi tersebut menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam memperluas partisipasi publik. Karena itu, perkembangan ruang digital juga menjadi salah satu aspek yang relevan untuk dikaji dalam konteks kedaulatan rakyat dan demokrasi di Indonesia.

Forum kemudian diarahkan untuk menggali berbagai kemungkinan penyempurnaan konstitusi guna memperkuat prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara apabila diperlukan perubahan atau amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945.

FISIP UNDIP Perkuat Kontribusi Akademik bagi Kebijakan Nasional

Keterlibatan Prof. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. dan Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D. sebagai dua pakar FISIP UNDIP dalam FGD Badan Pengkajian MPR RI menunjukkan komitmen FISIP UNDIP dalam memberikan kontribusi akademik terhadap berbagai isu strategis nasional.

Kehadiran keduanya juga memperlihatkan pentingnya perspektif multidisipliner dalam mengkaji persoalan kedaulatan rakyat. Perspektif pemerintahan dan administrasi publik yang dibawa Prof. Teguh Yuwono berpadu dengan perspektif sosial-politik dan demokrasi dari Wijayanto untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara rakyat, negara, demokrasi, dan konstitusi.

Kontribusi tersebut sejalan dengan peran perguruan tinggi sebagai ruang pengembangan pengetahuan sekaligus mitra strategis dalam memberikan masukan berbasis akademik bagi penyusunan kebijakan nasional.

Melalui keterlibatan para pakarnya, FISIP UNDIP terus mendorong pemanfaatan kepakaran akademik untuk memberikan kontribusi nyata dalam penguatan demokrasi, tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Kegiatan kemudian ditutup oleh Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh peserta FGD. Berbagai masukan yang disampaikan oleh akademisi, pakar, ahli, dan praktisi dalam forum tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi Badan Pengkajian MPR RI dalam penyusunan rekomendasi mengenai perubahan UUD NRI Tahun 1945, khususnya terkait “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila.”

Melalui forum tersebut, FISIP UNDIP menegaskan perannya dalam menghadirkan dua perspektif akademik yang saling melengkapi untuk mendukung penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.