Semarang—Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Undip bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menyelenggarakan Bawaslu Campus Connect bertajuk “Generasi Digital, Demokrasi Transparan” pada Selasa (6/10/2026) di Ruang Teater Gedung C lantai 1 Kampus FISIP Universitas Diponegoro, Tembalang, Kota Semarang. Kegiatan ini menghadirkan lima narasumber, yaitu Prof. Dr. Phil. Aditya Perdana, S.I.P., M.Si., Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia; Dr. Nur Hidayat Sardini, Dosen Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip; Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Evi Satispi, S.P., M.Si., Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta; dan Jeirry Sumampow, Koordinator Komite Pemilih Indonesia.
Kegiatan ini menjadi ruang akademik untuk membahas peran generasi digital dalam menjaga transparansi demokrasi, khususnya pengawasan pemilu, mengingat ruang publik digital kini menjadi arena utama pembentukan opini politik. Acara dimulai pukul 10.00 WIB dengan pembukaan oleh Dr. H. Puadi, S.Pd., M.M., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu RI, serta sambutan Dekan FISIP Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin, dan dihadiri civitas akademika serta mahasiswa berbagai jurusan di FISIP Undip. Dalam pemaparannya, Dr. Puadi menegaskan bahwa transformasi digital Bawaslu bukan sekadar digitalisasi administrasi, melainkan perubahan menuju pengawasan proaktif berbasis data dan risiko yang melibatkan publik dan kampus, dengan teknologi sebagai instrumen yang tetap menjamin etika, keamanan data, dan hak konstitusional warga negara.

Prof. Dr. Phil. Aditya Perdana menekankan bahwa partisipasi warga adalah inti demokrasi digital dan digitalisasi pengawasan perlu target yang lebih terukur. Ia mengajak mahasiswa menjadi pengawas TPS atau bergabung dengan komunitas sipil seperti Mafindo dan KawalPemilu.
Dr. Nur Hidayat Sardini menegaskan urgensi siber pemilu seiring bergesernya modus pelanggaran ke dompet elektronik dan pesan terenkripsi. Ia mendorong Bawaslu menggandeng kampus untuk audit algoritma dan forensik digital, terutama setelah pemilu nasional dan daerah dipisah melalui Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Prof. Dr. Muhammad menilai digitalisasi pemilu menawarkan efisiensi dan transparansi, tetapi menghadapi ancaman siber dan kesenjangan infrastruktur. Karena itu, ia mendorong audit teknologi berkala serta penerapan prinsip open source dan kriptografi. Sementara itu,
Prof. Dr. Evi Satispi menyoroti besarnya porsi pemilih Gen Z dan milenial pada Pemilu 2024 (58,38 persen) serta tantangan disinformasi di ruang digital. Ia menekankan bahwa AI harus membantu, bukan menggantikan pertimbangan hukum manusia, dan mendorong kampus menjadi laboratorium demokrasi digital.
Jeirry Sumampow menyebut arena demokrasi kini berpindah ke ruang digital, sehingga integritas pemilu juga bergantung pada ekosistem informasi. Ia mengajak mahasiswa menjadi pengawas partisipatif yang melaporkan, memverifikasi, dan mendokumentasikan temuan tanpa menghakimi. Sesi dilanjutkan dengan diskusi yang dimoderatori Hanifa Maylasari, S.IP., M.Sos.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperluas pemahaman tentang peran generasi digital dalam mewujudkan demokrasi yang transparan serta melihat kampus sebagai mitra strategis pengawasan pemilu. Bawaslu Campus Connect “Generasi Digital, Demokrasi Transparan” juga mempertemukan perspektif akademisi, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil dengan perkembangan teknologi di FISIP Undip.
