Lakpesdam PWNU Jateng Bersama FISIP Undip Rumuskan Policy Brief Penguatan NU sebagai Masyarakat Sipil Keagamaan

Surakarta – Lakpesdam PWNU Jawa Tengah bersama tim dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) menggelar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertajuk Reaktualisasi Tradisi Ilmiah dalam Masyarakat Sipil melalui Partisipasi Akademik di Fakultas Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta, Kamis (30/7/2026). Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi akademik untuk menerjemahkan hasil-hasil Muktamar Ilmu Pengetahuan (MIP) IV Nahdlatul Ulama ke dalam rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi penguatan organisasi.

Program pengabdian masyarakat tersebut dipimpin oleh Dr. Laila Kholid Alfirdaus sebagai ketua tim, dengan anggota Yoga Putra Prameswari, M.A., Faiz Kasyfilham, M.A., Jihan Marsya Azahra, M.A., Nuruddin Al Akbar, M.A., dan Dr. Supratiwi. Keterlibatan para akademisi FISIP Undip menunjukkan komitmen perguruan tinggi dalam mendukung penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil berbasis riset dan pengabdian.

Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Tengah, M. Zainal Anwar, M.S.I., dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari nota kesepahaman (MoU) antara Lakpesdam PWNU Jawa Tengah dan FISIP Universitas Diponegoro yang ditandatangani pada awal 2025. “Kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi diwujudkan dalam kegiatan akademik yang menghasilkan gagasan dan rekomendasi kebijakan. Hari ini menjadi salah satu tindak lanjut konkret dari komitmen tersebut,” ujarnya.

Menurut Zainal, fokus utama pertemuan adalah mendiskusikan penyusunan policy paper dan policy brief sebagai tindak lanjut hasil Muktamar Ilmu Pengetahuan IV yang diselenggarakan Lakpesdam PWNU Jawa Tengah bersama UIN Sunan Kudus pada akhir Juni 2026.

Ia menjelaskan bahwa hasil-hasil Muktamar Ilmu Pengetahuan tidak boleh berhenti sebagai forum akademik semata, melainkan harus diterjemahkan menjadi rekomendasi yang dapat menjadi rujukan dalam penguatan tata kelola organisasi Nahdlatul Ulama maupun kebijakan publik yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat sipil keagamaan.

Lebih jauh, Zainal mengungkapkan bahwa berdasarkan arahan Ketua PWNU Jawa Tengah, KH Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin), Lakpesdam diminta mengawal secara serius pengembangan gagasan mengenai Nahdlatul Ulama sebagai masyarakat sipil keagamaan dengan berpijak pada praktik-praktik nyata yang berkembang di Jawa Tengah.

“Diskusi dengan Gus Rozin menghasilkan kesepahaman bahwa konsep NU sebagai masyarakat sipil tidak cukup dibangun melalui teori-teori ilmu politik semata, tetapi harus berangkat dari pengalaman, praktik kelembagaan, dan tradisi yang hidup di tengah warga NU di Jawa Tengah. Karena itu Lakpesdam diminta mengawal proses akademik ini agar menghasilkan rumusan yang berbasis praktik sekaligus memiliki kekuatan konseptual,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, peserta mendiskusikan draf Policy Brief berjudul Penguatan Tata Kelola Jam’iyyah sebagai Fondasi Penting Masyarakat Sipil yang Mandiri, Adaptif, dan Berkelanjutan. Policy brief tersebut menawarkan perspektif baru dalam memahami Nahdlatul Ulama sebagai masyarakat sipil keagamaan.

Laila Kholid menegaskan bahwa jika selama ini masyarakat sipil lebih banyak dipahami melalui pendekatan ilmu politik modern, maka hasil Muktamar Ilmu Pengetahuan IV menegaskan bahwa kapasitas masyarakat sipil NU justru dibangun melalui tradisi khas organisasi seperti sanad, khidmah, jam’iyyah, musyawarah, kaderisasi, konsolidasi, srawung, kemandirian, dan maslahat. “Kesembilan konsep tersebut diposisikan bukan hanya sebagai nilai-nilai normatif, tetapi sebagai tata kelola kelembagaan yang memungkinkan NU menjaga otonomi organisasi sekaligus memperkuat kapasitas sosialnya,” ujar Laila.

Dari kerangka tersebut, tim penyusun merumuskan lima rekomendasi strategis bagi penguatan Nahdlatul Ulama sebagai masyarakat sipil keagamaan. Pertama, memperkuat ekosistem pengetahuan NU melalui pengembangan jejaring pesantren, perguruan tinggi, kaderisasi ilmuwan, dan reproduksi tradisi keilmuan. Kedua, memperkuat tata kelola jam’iyyah melalui konsolidasi organisasi, kaderisasi berkelanjutan, serta digitalisasi kelembagaan. Ketiga, menjadikan kemandirian ekonomi sebagai fondasi utama otonomi organisasi melalui penguatan filantropi, investasi sosial, dan pengembangan usaha berbasis jam’iyyah.

Rekomendasi berikutnya yang keempat adalah membangun ekosistem inovasi berbasis kolaborasi atau srawung antara pesantren, perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghasilkan inovasi yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Sementara rekomendasi kelima atau terakhir menempatkan kemaslahatan sebagai indikator utama dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh kebijakan penguatan masyarakat sipil keagamaan.

Diskusi berlangsung dinamis dengan mengaitkan tantangan kontemporer yang dihadapi organisasi masyarakat sipil, mulai dari disrupsi digital, regenerasi kepemimpinan, kemandirian ekonomi, independensi organisasi di tengah relasi dengan negara dan pasar, hingga kebutuhan membangun tata kelola organisasi yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, Lakpesdam PWNU Jawa Tengah dan FISIP Universitas Diponegoro berharap lahir dokumen kebijakan yang tidak hanya memiliki landasan akademik yang kuat, tetapi juga mampu menjadi rujukan strategis bagi penguatan Nahdlatul Ulama memasuki abad keduanya sebagai organisasi masyarakat sipil keagamaan yang mandiri, adaptif, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan ini sekaligus menunjukkan bahwa pengembangan tradisi keilmuan tidak berhenti di ruang akademik, melainkan harus berkontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola organisasi dan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.