FISIP UNDIP Soroti Ancaman Pornografi Deepfake dan KBGO, Dorong Kampanye Publik Terkoordinasi

FISIP Undip – Peningkatan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) serta kemunculan pornografi deepfake sebagai dampak perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Fenomena ini dinilai semakin kompleks dan memerlukan respons strategis yang komprehensif, khususnya melalui penguatan kampanye publik yang terkoordinasi.

Merespons tantangan tersebut, Tim Peneliti Universitas Multimedia Nusantara (UMN) bekerja sama dengan Universitas Bakrie dan ICT Watch menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Memahami Kompleksitas dan Tantangan Kampanye Publik UU TPKS dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online dan Pornografi Deepfake di Indonesia.” Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Antawirya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, pada Senin (20/7).

FGD ini merupakan bagian dari penelitian dasar yang bertujuan untuk memperkuat strategi kampanye publik terkait implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya dalam mencegah KBGO di tengah munculnya ancaman baru berupa pornografi deepfake. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memetakan potensi kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, perguruan tinggi, dan platform digital.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Nur Laila Hafidhoh, M.Pd. dari LCR-KJHAM Semarang; Prof. Dr. Ir. Aisyah Endah Palupi, M.Pd. selaku Kepala LLDIKTI Wilayah VI; Girindra Whardana dari AJI (Asosiasi Jurnalis Independen) Semarang; Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Satgas PPKPT UNNES; Annastasia Ediati, S.Psi., M.Sc., Ph.D., Psikolog selaku anggota Satgas PPKPT UNDIP; Kinanti Widyaningsih, S.Psi., M.Si. dari Satgas PPKPT Unika Soegijapranata; Desi Maulia, S.Psi., M.Psi., Psikolog dari Universitas PGRI Semarang; serta Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M.H. dari LBH Apik.

FGD dibuka oleh Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP, Dr. Agus Naryoso. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru yang semakin kompleks, sehingga diperlukan pendekatan kolaboratif lintas sektor untuk mengatasinya.

Ketua tim peneliti, Intan Primadini, menjelaskan bahwa perkembangan AI telah mengubah pola kekerasan berbasis gender di ruang digital. Salah satu bentuk yang kini menjadi perhatian global adalah pornografi deepfake, yakni manipulasi visual yang menempatkan wajah seseorang ke dalam konten pornografi tanpa persetujuan.

“Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara psikologis, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum, literasi digital, serta strategi komunikasi publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa KBGO merupakan persoalan ekosistem yang tidak dapat diselesaikan secara parsial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, perguruan tinggi, hingga platform digital.

“Selama ini banyak penelitian berfokus pada aspek hukum atau pengalaman korban. Padahal, pencegahan KBGO membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor yang terintegrasi,” tambahnya.

Melalui penelitian ini, tim menargetkan pengembangan model strategi komunikasi publik lintas sektor yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, institusi pendidikan, dan platform digital dalam memperkuat implementasi UU TPKS.

Hasil FGD yang melibatkan perwakilan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) dari berbagai universitas di Semarang, lembaga swadaya masyarakat di bidang gender dan perlindungan perempuan dan anak, serta LLDIKTI Wilayah VI menunjukkan bahwa perkembangan teknologi AI semakin meningkatkan kompleksitas isu KBGO. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan penanganan menjadi sangat krusial.

Sebagai penutup, kegiatan ini menegaskan pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor antara perguruan tinggi, pemerintah, LSM, dan media dalam menghadapi tantangan KBGO dan pornografi deepfake yang terus berkembang di era digital.***