Semarang, 7 Mei 2026 – Hari kedua Capacity Building, Workshop mengenai Tata Kelola Platform Digital yang diselenggarakan UNESCO bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (UNDIP), memfokuskan kegiatan pada regulator dan perwakilan platform digital dari Indonesia, Filipina, dan Singapura. Workshop ini bertujuan memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan dalam menerapkan standar internasional berbasis hak asasi manusia pada tata kelola platform digital di kawasan Asia Tenggara.
Para peserta menelaah Pedoman UNESCO untuk Tata Kelola Platform Digital, termasuk praktik transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak digital, serta membahas tantangan spesifik regional seperti disinformasi, respons krisis, dan kesetaraan gender di ruang digital. Sesi workshop menekankan praktik langsung, di antaranya merancang model persyaratan pelaporan transparansi platform dan mempelajari studi kasus dari Uni Eropa, Brasil, dan Australia yang dapat diterapkan di konteks Asia Tenggara.
 |
 |
Ana Lomtadze dari UNESCO Jakarta menekankan bahwa pemberdayaan pengguna serta keterlibatan multi-pemangku kepentingan merupakan kunci menciptakan ruang digital yang aman dan inklusif, sementara Prof. Weiyu Zhang dari Civic Tech Lab menyoroti pentingnya pengawasan berbasis bukti dan mitigasi risiko dalam tata kelola platform.
Workshop ini juga membahas isu privasi dan eksploitasi digital, di mana Ana Lomtadzhe, Programme Specialist UNESCO, menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara keamanan, privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi. Dr. Wijayanto, Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik, UNDIP, menambahkan bahwa toolkit yang dihasilkan akan menjadi hasil dialog menyeluruh antara regulator, masyarakat sipil, akademisi, media, dan platform digital.
Dekan FISIP UNDIP, Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.PolAdmin, dalam sesi wawancara dengan media menyampaikan, kegiatan ini diniatkan untuk semakin memperkuat keamanan digital di Asia Tenggara, melalui kolaborasi berbagai pihak, “Arena digital yang sangat berkembang ini, diperlukan perlindunga bagi para pengguna, masyarakat, khususnya melalui kerjasama berbagai pemangku kepentingan.”, ujarnya. (WNIS)