SEMARANG – Universitas Diponegoro kembali menorehkan prestasi dalam kancah pendidikan tinggi nasional. Dua pimpinan akademik dari Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip secara resmi ditetapkan sebagai Asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK). Penetapan ini menegaskan peran strategis FISIP Undip tidak hanya sebagai penyelenggara pendidikan, tetapi juga sebagai penjaga standar mutu akademik di Indonesia.

Tokoh pertama yang mendapat amanah tersebut adalah Prof. Dr. Hardi Warsono, M.T, akademisi yang memiliki rekam jejak panjang, beliau dikenal luas sebagai Guru Besar Ilmu Kolaborasi dan Intergovernmental Management. Kepakaran beliau dalam membedah tata kelola lintas sektor juga dikukuhkan melalui posisinya sebagai Ketua Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Kolaborasi Sektor Publik. Dalam kapasitasnya sebagai asesor, perspektif beliau mengenai collaborative governance diharapkan dapat menjadi standar baru dalam penilaian kualitas program studi administrasi publik di berbagai perguruan tinggi, mendorong kurikulum yang lebih adaptif terhadap tuntutan sinergi antar-lembaga.

Turut ditetapkan sebagai asesor adalah Dr. Amni Zarkasyi Rahman, M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik Undip. Sebagai ahli governansi publik, Dr. Amni membawa pengalaman praktis dalam mengelola program doktoral yang telah terakreditasi Unggul. Keterlibatan beliau di LAMSPAK menjadi bukti bahwa pengelolaan mutu pendidikan di lingkungan Doktor Administrasi Publik Undip telah diakui kredibilitasnya secara nasional.

Penetapan kedua tokoh ini sebagai Asesor LAMSPAK diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam ekosistem pendidikan tinggi, khususnya dalam memastikan bahwa program studi rumpun sosial-politik di Indonesia mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, beretika, dan relevan dengan tantangan zaman. Bagi FISIP Undip sendiri, pencapaian ini semakin memperkuat reputasi institusi sebagai “barometer” pendidikan administrasi publik di Indonesia.