Semarang, 23 September 2025 – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bertajuk “ASN BerAKHLAK: Merawat Demokrasi, Menjaga Harmoni” pada Selasa, 23 September 2025 di Aula Wisma Jateng (Gedung PKK Provinsi Jawa Tengah), Ungaran, Kabupaten Semarang. Kegiatan ini menjadi bagian dari program kerja BKD tahun 2025 sekaligus langkah nyata menginternalisasikan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Acara yang berlangsung secara hybrid ini diikuti oleh 70 peserta luring dari PPPK Cabang Dinas Wilayah I Jawa Tengah dan sekitar 800 peserta daring dari lingkungan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Lebih jauh, kegiatan ini juga disiarkan secara live streaming melalui kanal resmi BKD Jawa Tengah, sehingga dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Dalam sambutannya, Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah, Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M., menegaskan bahwa ASN merupakan pilar utama birokrasi sekaligus perekat persatuan bangsa. “Dalam situasi demokrasi yang menghadapi tantangan serius seperti polarisasi politik, penyebaran hoaks, dan meningkatnya tensi sosial, ASN dituntut untuk bersikap netral, berintegritas, serta menjadi teladan dalam menjaga harmoni sosial. ASN bukan sekadar pelaksana kebijakan, melainkan motor penggerak terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.

Akademisi Undip Tekankan Demokrasi Substantif

Salah satu narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Retna Hanani, S.Sos., MPP., Ketua Program Studi S1 Administrasi Publik, Universitas Diponegoro. Dalam paparannya berjudul “Peran ASN dalam Merawat Demokrasi dan Membangun Harmoni”, Retna menekankan bahwa demokrasi sejati bukan hanya prosedural, melainkan juga substantif. “Demokrasi substantif adalah tentang bagaimana negara mengupayakan pencapaian tujuan bersama. ASN memiliki posisi penting dalam mewujudkan wajah Indonesia yang demokratis. Melalui fungsi pelayanan publik yang semakin baik, ASN dapat meningkatkan public trust masyarakat terhadap pemerintah. Inilah inti dari demokrasi substantif—kehadiran negara yang nyata dalam memenuhi kebutuhan rakyat,” ungkapnya. Dengan demikian, ASN dituntut tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga berperan aktif memperkuat legitimasi demokrasi melalui pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan adil.

Selain paparan dari Undip, kegiatan ini juga menghadirkan Dr. Martuti, M.M. dari Lembaga SDM Corien Centre, yang menyampaikan materi “Nilai BerAKHLAK dalam Praktik Birokrasi”. Ia menekankan pentingnya tujuh core values ASN BerAKHLAK—Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif—untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari birokrasi. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi agar ASN tidak hanya dipandang sebagai birokrat yang menjalankan aturan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang menghadirkan wajah birokrasi yang ramah, solutif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

FISIP Undip Terus Berkontribusi pada Peningkatan Kualitas ASN dan Demokrasi

Kehadiran akademisi FISIP Undip dalam kegiatan ini menegaskan peran strategis perguruan tinggi dalam membangun sinergi antara ilmu pengetahuan dan praktik birokrasi. Sebagai institusi pendidikan yang fokus pada pengembangan ilmu administrasi publik, FISIP Undip berkomitmen untuk mendukung terciptanya aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, FISIP Undip berkontribusi dalam memperkuat pemahaman ASN tentang nilai-nilai demokrasi dan pentingnya public trust. Akademisi harus terus bersinergi dengan birokrasi agar kebijakan publik dan praktik pelayanan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat,” tambah Retna.

Kegiatan ini meneguhkan bahwa ASN tidak hanya memiliki fungsi teknis-administratif, tetapi juga fungsi sosial yang melekat dalam menjaga demokrasi dan harmoni. Dengan pelayanan publik yang baik, masyarakat akan semakin percaya pada pemerintah, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia. Melalui sosialisasi ini, BKD Jawa Tengah berharap agar seluruh ASN mampu menghayati nilai-nilai BerAKHLAK dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Dengan begitu, ASN tidak hanya sekadar pelaksana kebijakan, tetapi juga agen pemersatu bangsa yang berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Acara ditutup dengan pesan penting: ASN adalah wajah negara di mata rakyat. Keberhasilan mereka dalam menjalankan fungsi pelayanan publik akan menentukan seberapa kuat kepercayaan masyarakat pada demokrasi dan pada pemerintah.