Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government: Studi Kasus Pelayanan KTP Elektronik di Pulomerak dan Relevansinya untuk Semarang

Posted by Admin

Februari 10, 2025

FISIP UNDIP, Semarang (7/2) – Jurnal yang telah dilakukan oleh Dr. Dra. Augustin Rina Herawati, M.Si. yang berjudul “Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyelenggaraan KTP Elektronik di Kecamatan Pulomerak)” membahas penerapan e-government dalam pelayanan publik di Indonesia, khususnya terkait KTP Elektronik di Kecamatan Pulomerak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan KTP Elektronik dengan menggunakan indikator akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan KTP Elektronik di Pulomerak belum sepenuhnya efektif. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas teknis menjadi kendala utama dalam mencapai pelayanan yang optimal.

Dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, jurnal ini mengungkapkan bahwa meskipun ada beberapa kemajuan dalam sistem administrasi berbasis e-government, tantangan-tantangan seperti kurangnya sosialisasi dan infrastruktur yang belum memadai, seperti ketidakstabilan listrik dan jumlah komputer yang terbatas, masih menjadi masalah. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Temuan penting lainnya dalam jurnal ini adalah keterlambatan proses perekaman KTP Elektronik yang sering kali dikeluhkan masyarakat. Penggunaan mekanisme manual yang disebabkan oleh keterbatasan teknis juga mempersulit proses dan memperpanjang waktu penyelesaian. Warga sering harus menunggu hingga 3-4 bulan untuk mendapatkan KTP mereka, terutama akibat keterbatasan blangko dan fasilitas pelayanan yang tidak mencukupi.

Sumber: Hariyati, A. M. S., Nurayuni, I., Sa’diyah, I. S., Herawati, A. R., & Kismartini, K. (2022). Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyelenggaraan Pelayanan KTP Elektronik di Kecamatan Pulomerak). Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)4(3), 203-208.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun masih banyak kendala, terdapat upaya untuk memperbaiki pelayanan KTP Elektronik di Pulomerak. Penulis menyarankan agar pemerintah setempat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperbaiki infrastruktur teknis untuk memastikan pelayanan yang lebih efisien dan efektif di masa mendatang.

Sebagai informasi, penyusun dari Jurnal “Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyelenggaraan KTP Elektronik di Kecamatan Pulomerak)” adalah seorang Dosen Departemen Administrasi Publik Universitas Diponegoro yang telah mengenyam Pendidikan S1 di Universitas Diponegoro, S2 Universitas Indonesia, S3 Universitas Indonesia. Salah satu dari Mata Kuliah S1 Administrasi Publik yang beliau ajarkan adalah Mata Kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan.

MORE FROM @FISIP UNDIP

0 Komentar