Semarang (10/10) – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan RI menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Tinjauan Aspek Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Angkutan Umum Massal”. Acara yang dihadiri oleh sejumlah narasumber berpengaruh ini menyoroti berbagai tantangan dan peluang dalam mengembangkan transportasi perkotaan yang berkelanjutan, termasuk pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang tepat guna.

Dekan FISIP Undip, Dr. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., dalam sambutannya menekankan pentingnya transportasi sebagai kebutuhan pokok masyarakat yang tidak kalah penting dari kebutuhan dasar lainnya. “Urusan transportasi sekarang menjadi urusan pokok, menjadi kebutuhan pokok,” tegasnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan atas kerja sama yang terjalin dengan Undip, khususnya di FISIP.

Rektor Undip, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., secara resmi membuka acara tersebut dengan menyoroti peran penting transportasi umum dalam upaya pengentasan kemiskinan. Beliau menyebut bahwa meskipun beberapa kota seperti Semarang telah memiliki sistem transportasi yang baik, masih ada kesenjangan signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang memerlukan perhatian lebih dalam kebijakan transportasi, terutama menjelang Pilkada Serentak 2024.

Melalui sambutan video, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyoroti tantangan urbanisasi yang semakin meningkat di Indonesia, yang diperkirakan mencapai 66,6% pada tahun 2035. Menurutnya, sistem transportasi yang efisien dan berbasis masyarakat harus menjadi prioritas, dan seminar ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang strategis, terutama menjelang pemilihan kepala daerah. “Kementerian Perhubungan telah memberikan subsidi kepada 11 kota yang melayani 71 juta orang,” ujarnya.

Pj. Sekretaris Daerah Kota Semarang, Drs. Mukhammad Khadik, M.Si., menguraikan strategi pemerintah kota dalam memperkuat sistem transportasi massal melalui pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) dan rencana reaktivasi trem. Ia juga menekankan pentingnya dukungan anggaran dan kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan transportasi perkotaan yang modern dan efisien.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Tatan Rustandi, M.Sc., menyampaikan tantangan besar yang dihadapi transportasi umum di Indonesia, termasuk rendahnya penggunaan angkutan umum di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Menurutnya, program Buy The Service (BTS) yang digalakkan pemerintah telah berhasil meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum dan menjadi langkah awal dalam mengatasi permasalahan kemacetan dan kerugian ekonomi.

Pengamat Transportasi Publik, Djoko Setijowarno, menekankan bahwa pertumbuhan kendaraan pribadi yang mencapai 8% per tahun menjadi faktor utama kemacetan, terutama di Jakarta. Ia mendukung langkah pemerintah dalam mendorong elektrifikasi angkutan dan integrasi moda transportasi sebagai solusi jangka panjang.

Sebagai penutup, Dekan FISIP Undip, Dr. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., dalam presentasinya menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi massal yang efisien. Kepemimpinan daerah memiliki peran kunci dalam menjadikan transportasi sebagai prioritas utama, terutama dalam konteks Pilkada Serentak 2024 yang akan datang.

Seminar ini diharapkan dapat menjadi forum diskusi yang produktif dalam merumuskan kebijakan publik yang mendukung pembangunan sistem transportasi perkotaan berbasis angkutan umum massal yang lebih baik di Indonesia.