Jakarta (27/9) – Hotel Pullman Jakarta Pusat menjadi saksi digelarnya Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas Rancangan Model Inovasi Pelayanan Publik yang telah disusun oleh Tim Penulis dari Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Indonesia (UI). Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan serta pengayaan dari instansi terkait, dengan harapan rancangan model inovasi yang dihasilkan dapat menjadi solusi yang lebih komprehensif dan efektif bagi peningkatan pelayanan publik di Indonesia.

Rancangan model inovasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Tim Penulis dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang difokuskan pada isu-isu strategis dalam pelayanan publik, yang relevan dengan tantangan yang dihadapi saat ini.

Sejak pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) pada tahun 2014 hingga 2023, Kementerian PANRB telah menetapkan 1.065 inovasi terbaik sebagai Finalis Top Inovasi dan/atau Top Terpuji Inovasi Pelayanan Publik. Inovasi-inovasi ini melingkupi berbagai tema, sektor, dan kategori yang telah memberikan dampak signifikan bagi pelayanan publik di berbagai wilayah Indonesia.

Pada tahun 2022, Kementerian PANRB juga meresmikan program Reformasi Birokrasi (RB) Tematik, yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan pencapaian prioritas presiden. Prioritas presiden yang dimaksud antara lain penanganan stunting, pengendalian inflasi, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Program ini diharapkan dapat mengarahkan birokrasi untuk fokus pada pencapaian target yang nyata dan terukur, serta menciptakan birokrasi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Untuk memastikan program RB Tematik berjalan optimal, diperlukan pembelajaran dari berbagai inovasi yang telah terbukti berhasil dalam mendukung instansi pemerintah menghadapi tantangan RB Tematik. Oleh karena itu, Kementerian PANRB berinisiatif menyusun referensi yang komprehensif dalam bentuk model inovasi pelayanan publik. Pada tahun 2023, Kementerian PANRB telah berhasil menyusun model inovasi untuk bidang pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan digitalisasi administrasi pemerintahan. Adapun pada tahun 2024, Kementerian PANRB berencana menyusun tiga model inovasi baru yang merespon prioritas presiden, yaitu penanganan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Dalam rangka penyempurnaan rancangan model inovasi ini, FGD kali ini juga menjadi forum strategis bagi instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi terkait untuk memberikan masukan. FGD ini juga melibatkan instansi pemerintah yang menjadi sampel dalam penyusunan model inovasi pelayanan publik.

Salah satu sesi yang menarik perhatian adalah paparan mengenai model inovasi pelayanan publik dalam bidang penanganan stunting, yang disampaikan oleh Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si, pakar Governansi Publik dari Universitas Diponegoro. Dalam paparannya, Amni menekankan pentingnya kolaborasi multi-sektor dan pendekatan inovatif dalam menangani masalah stunting di Indonesia. Beliau juga menggarisbawahi bahwa inovasi dalam pelayanan publik harus berlandaskan pada kebutuhan masyarakat, dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosial, budaya, serta keragaman lokal di tiap daerah. Selain itu, praktik inovatif ini harus didukung oleh tata kelola kelembagaan yang kuat dan penerapan prinsip-prinsip good governance oleh pemerintah daerah, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta koordinasi lintas lembaga. Tata kelola yang efektif ini akan memastikan implementasi program lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dengan masukan dan pengayaan yang diperoleh dalam FGD ini, Tim Penulis bersama instansi terkait diharapkan dapat menyempurnakan rancangan model inovasi pelayanan publik, yang nantinya akan menjadi referensi penting dalam upaya reformasi birokrasi di Indonesia.