Sebuah penelitian terbaru yang dipublikasikan dengan judul “Deliberative Governance Principles in Forest Areas Management with Special Purposes” mengungkapkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan deliberatif dalam pengelolaan kawasan hutan yang memiliki tujuan khusus. Penelitian ini secara khusus menyoroti pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Wanadipa Universitas Diponegoro, yang meskipun telah menerapkan pendekatan deliberatif, masih menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Hutan Wanadipa tidak hanya berfungsi sebagai lahan konservasi, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Meskipun demikian, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterlibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk melibatkan masyarakat melalui konsultasi publik, namun partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan masih belum optimal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif melibatkan wawancara dengan informan kunci, sementara kuantitatif melibatkan survei terhadap petani hutan di sekitar KHDTK. Tiga kriteria utama pemerintahan deliberatif, yaitu representasi, partisipasi, dan proses deliberasi, menjadi fokus utama analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut masih perlu ditingkatkan. “Pengelolaan KHDTK berdasarkan aspek representasi, partisipasi, dan deliberasi belum berjalan optimal,” ungkap penulis utama jurnal ini. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah pentingnya komunikasi yang lebih intensif dan terbuka antara pengelola KHDTK dengan masyarakat sekitar, terutama para petani yang berinteraksi langsung dengan kawasan hutan.

Prinsip pemerintahan deliberatif yang diangkat dalam penelitian ini berakar pada teori demokrasi, yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks pengelolaan hutan, hal ini menjadi sangat krusial karena keberhasilan pengelolaan tidak hanya bergantung pada kebijakan internal, tetapi juga pada dukungan dan partisipasi masyarakat setempat.

Dengan temuan ini, diharapkan ada peningkatan sinergi antara pengelola KHDTK dan masyarakat sekitar, yang pada akhirnya akan membawa manfaat lebih besar bagi keberlanjutan pengelolaan hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: Kismartini, K., Warsono, H., Hidayat, J. W., Pujiyono, B., Yusuf, I. M., & Huda, M. N. (2024). Deliberative Governance Principles in Forest Areas Management with Special Purposes. Policy & Governance Review, 8(2), 154-168.

Informasi tentang Penulis:
Dr. Dra. Kismartini, M.Si. adalah salah satu dosen Departemen Administrasi Publik Universitas Diponegoro yang berlatar belakang pendidikan S3 dari Universitas Diponegoro

Kontributor: Wulan Safitri