Semarang – Jurnal yang berjudul “Jejaring Kebijakan dalam Perumusan Kebijakan Publik: Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang” oleh Prof. Dr. Dra. Sri Suwitri, M.Si., Dosen Departemen Administrasi Publik Universitas Diponegoro, telah diterbitkan. Penelitian ini mengkaji pembentukan jejaring kebijakan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan banjir dan rob di Kota Semarang.

Jurnal ini menggambarkan bagaimana interaksi antara berbagai aktor seperti Tim Subsistem, LSM, media massa, Kedungsepur, Bappeda, DPU Kota Semarang, dan Dinas Kimtaru Propinsi Jawa Tengah membentuk koalisi advokasi yang menghasilkan jejaring kebijakan pluralistik dan birokratis. Adanya perbedaan keyakinan inti di antara koalisi advokasi menyebabkan konflik yang pada akhirnya mendorong pembentukan opini elit dan penggabungan alternatif kebijakan dalam bentuk masterplan drainase.

Pendekatan jejaring kebijakan atau policy networks dalam perumusan kebijakan ini didasarkan pada teori agenda setting, formulasi kebijakan, dan koalisi advokasi. Jejaring kebijakan yang terbentuk melalui interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (civil society) membantu menciptakan perubahan tujuan kebijakan melalui stimulasi dan konflik antar aktor yang berpartisipasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perubahan dalam nilai dan motivasi aktor dapat mempengaruhi kekuatan hubungan dalam jejaring kebijakan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberhasilan perumusan dan implementasi kebijakan publik.

Kesimpulan dari jurnal ini menekankan bahwa jejaring kebijakan dalam penanggulangan banjir dan rob di Kota Semarang terdiri dari aktor-aktor yang berinteraksi secara intens dalam subsistem kebijakan. Jejaring ini dapat dikategorikan sebagai jejaring birokratis yang melibatkan DPU Kota Semarang, Dinas Kimtaru, dan Bappeda, serta jejaring pluralistik yang muncul dalam Tim Subsistem. Proses perumusan kebijakan mencakup identifikasi alternatif, perumusan alternatif, pemilihan alternatif, dan pengambilan keputusan, dengan fokus pada penyusunan masterplan drainase yang diharapkan dapat menjadi peraturan daerah. Adanya jejaring kebijakan vertikal dan horizontal membantu dalam mencapai tujuan kebijakan penanggulangan banjir dan rob yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Sumber:

Suwitri, S. (2008). JEJARING KEBIJAKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang. Jurnal Delegasi, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA Banjarmasin, 6(3), 01-32.

Prof. Dr. Dra. Sri Suwitri, M.Si., yang merupakan lulusan S1 Universitas Diponegoro, S2 Universitas Indonesia, dan S3 Universitas Brawijaya, mengajar Program S3 Administrasi Publik dengan mata kuliah Pengantar Kebijakan Publik. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah dan pihak terkait dalam membentuk strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan banjir dan rob di Kota Semarang.