Semarang – Toko Milik Rakyat (Tomira) sebuah kebijakan politik yang berupaya untuk meningkatkan peran strategis koperasi dalam meningkatkan ekonomi local teryata masih belum mampu menandingi kekuatan dua raja ritel besar di Indonesia yakni Indomaret dan Alfamart

Hal tersebut disampaikan oleh Gregorius Sahdan, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial (DIS) Fisip Undip, saat melakukan paparan hasil riset Disertasi dengan judul Merampas Rakyat: Kuasa Neoliberalisme Berkedok Ekonomi Kerakyatan di Arena ToMiRa. Sidang ujian disertasi yang dilakukan pada (15/5) di Fisip Undip menghadirkan para penguji yakni Dr. Teguh Yuwono, Dr. Laila Kholid Alfirdaus, Prof. Dr. Ari Pradhanawati, Dr. Sutoro Eko Yunanto, Dr. Kushandajani, Dr Sri Nuryanti

Gregoria dalam paparan tersebut menyampaikan tentan tentang peran koperasi dalam akuisisi ToMiRa untuk meningkatkan ekonomi lokal. “Model kemitraan dengan Indomaret dan Alfamart menimbulkan ketergantungan yang menghambat kemajuan ekonomi rakyat” ungkapnya. “Pemerintah menaruh harapan besar bahwa ToMiRa akan mampu menjadi kekuatan ekonomi local yang menggerakan sektor ekonomi menengah ke bawah serta berperan efektif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat lokal, namun sayangnya ToMiRa tak berdaya menghadapi dominasi dari waralaba besar seperti Indomaret dan Alfamart, yang dalam praktiknya mengendalikan aspek manajemen, pemasaran, dan permodalam dalam pengelolaan kemitraan” jelasnya lebih lanjut

Dr. Kushandajani selaku penguji eksternal mengkritisi lebih lanjut tentang ketidakmapuan sebagai usaha koperasi yang mandiri. “ToMiRa belum mampu mencapai kemandirian dalam pemasaran produk, sehingga produk-produk UKM yang dijual seringkali tidak laku karena belum memenuhi standar dan kualitas yang dituntut oleh Indomaret dan Alfamart” ujar dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisip Undip ini.

Ghoris menambahkan lebih lanjut bahwa faktor utama penyebab tidak mandirinya ToMiRa karena skala usaha ekonomi yang kecil yang sulit bersaing dengan waralaba besar yang telah memiliki izin usaha.  Ia menjelaskan bahwa ritel besar tersebut mempunyai standar-standar yang tinggi jika akan bermitra dengan ritel besar seperti standar kemasan dan sertifikasi halal. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya pemberdayaan, seperti pelatihan standarisasi produk dan perbaikan kemasan, namun masih terdapat kendala dalam integrasi, keberlanjutan, dan target sasaran yang tidak tepat.

“Pertumbuhan ekonomi melalui ToMiRa belum memberikan dampak yang signifikan, dan produk-produk UKM masih terpinggirkan di pasar” imbuhnya

Ghoris yang dalam sidangnya juga mengungkap fakta menarik bahwa dua raja ritel besar Indomaret dan Alfamart, menetapkan persyaratan yang sangat ketat seperti kebutuhan akan barcode pada setiap kemasan produk yang akan dijuak diritel tersebut, bagi ToMiRa ini menyulitkan dan menjadi hambatan bagi koperasi lokal. Problematika ini memerlukan ‘Political Will’ yang kuat untuk memperkuat dan memperjelas keberlanjutaan kemitraan ekonomi antara koperasi local sebagai supplier dengan Indomaret dan Alfamart sebagai   investor, pemerintah daerah, dan masyarakat local.

Fakta menarik lainnya dalam disertasi tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mendukung tumbuhnya praktik neoliberalisme yang berkedok ekonomi kerakyatan, dimana pemerintah menggunakan alat kekuasaannya  agar tidak melakukan protes dan penolakan terhadap Indomaret dan Alfamart; Program Toko Milik Rakyat bermuatan politis dalam rangka menarik simpati dalam pilkada tahun 2017; Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membangun patron neoliberalisme yang kuat dengan dengan fokus pertumbuhan ekonomi ketimbang pembangunan manusia dalam mensejahterakan masyarakat.

Para penguji menggarisbawahi rekomendasi  dalam riset ini bahwa Pemerintah perlu memberikan dukungan agar koperasi melakukan akuisisi terhadap ToMiRa, dalam kapasitasnya koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, koperasi dituntut mampu menjalik komunikasi yang baik untuk meningkatkan posisi tawar dengan perusahaan mitra ritel, Pemerintah perlu melakukan intervensi dengan menghadirkan regulasi yang melindungi keberadaan dan keberlanjutan sector ekonomi local”. paparnya tentang rekomendasi strategis tersebut. Kushandajanai mengatakan lenih lanjut Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat kemitraan ekonomi antara investor, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal guna menepis pengaruh neoliberalisme dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat”