Semarang (13/02) – Dalam kuliah internasional yang sangat dinantikan yang diadakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip), para akademisi dan pakar berkumpul untuk mendalami peliknya tantangan yang dihadapi Indonesia dalam proses demokratisasi yang sedang berlangsung. Acara yang dimoderatori oleh Satria Aji Imawan, S.I.P., MPA ini menghadirkan beragam diskusi dari para pembicara dan pembahas terkemuka.

Acara diawali dengan sambutan oleh Dekan FISIP Undip Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. Dr. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin, menekankan kompleksitas demokratisasi di Indonesia, menyoroti peran penting stabilitas dalam mendorong kemajuan ekonomi dan pendidikan. Di hadapan hadirin yang penuh perhatian, ia mengatakan, “Jika negara Anda stabil, Anda dapat membuat perekonomian Anda lebih baik, dan jika negara Anda stabil, Anda dapat membuat pendidikan Anda lebih baik – ini adalah faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemilu dan demokratisasi,” katanya.

Narasumber utama menghadirkan Dr. Thomas Seitz dari University of Wyoming, AS, yang mengidentifikasi tiga tantangan besar bagi demokratisasi Indonesia – krisis kepercayaan terhadap supremasi hukum, gerakan pemimpin yang kuat, dan isu politik uang yang meluas. Dr. Seitz menggarisbawahi perlunya pendekatan konteks spesifik, dan memperingatkan agar tidak menerapkan model Barat secara langsung pada konteks Indonesia.

Dr. Thomas juga menyoroti perkembangan peran uang dalam pemilu di Indonesia yang masih menjadi bahan diskusi. Sementara itu, kompleksitas tim sukses semakin meningkat seiring dengan setiap pemilu, dan berubah menjadi sebuah jaringan yang menjaga para kandidat tetap terhubung dengan konstituen mereka setelah pemilu. Tim sukses ini berpotensi menjadi tempat pelatihan bagi “kelas politik” yang sedang berkembang.

Setelah presentasi Dr. Seitz, dua pembahas memberikan wawasan tambahan. Retna Hanani, S.Sos, MPP., menjelaskan konsep menarik tentang Legalisme Otokratis. Fenomena ini melibatkan para pemimpin karismatik yang memanfaatkan mandat pemilihan mereka untuk merusak sistem konstitusi melalui cara-cara hukum. Konsekuensinya, ia menjelaskan, termasuk penurunan kualitas kebijakan, berkurangnya akuntabilitas, dan ketidakstabilan dalam praktik administrasi publik.

Pembahas kedua, Bangkit Aditya Wiryawan, S.Sos., M.A., Ph.D., menyoroti kemerosotan demokrasi di Indonesia yang mengkhawatirkan. Ia menyoroti meningkatnya penggunaan informasi yang salah oleh pemerintah otokratis untuk mempengaruhi opini publik, yang mengakibatkan memburuknya kebebasan berekspresi dan kebebasan media. Wiryawan menekankan pentingnya organisasi masyarakat sipil sebagai benteng melawan otoritarianisme, dan menyerukan inisiatif yang lebih kuat untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi.

Saat Indonesia menavigasi perjalanan demokratisasinya, diskusi-diskusi ini menyumbangkan wawasan yang sangat berharga, membimbing para pembuat kebijakan dan akademisi menuju pemahaman yang berbeda tentang tantangan kompleks yang ada. Peran stabilitas, dampak Legalisme Otokratis, dan maraknya misinformasi merupakan faktor penting yang memerlukan perhatian seiring upaya negara ini menuju kerangka demokrasi yang kuat dan bertahan lama.