Pada hari Rabu, 16 Maret 2016, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyelenggarakan kuliah umum dengan judul. Kuliah umum yang berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 12.00 tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Drs. Iman Pambagyo, M.A. sebagai pembicara. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional antara lain memaparkan tentang Trans-Pacific Partnership (TPP) dan mega-regionals di Asia-Pasifik; cakupan perjanjian TPP dan contoh komitmen; serta kesiapan Indonesia.

Perundingan TPP pada dasarnya telah diluncurkan secara resmi pada tahun 2010. Pada 5 Oktober 2015, perundingan diselesaikan di Georgia, Amerika Serikat, dan pada 15 Nopember 2015 para pemimpin TPP bertemu di Manila. Pertemuan tersebut sekaligus menandai diselesaikannya perundingan TPP. Tahun ini, tepatnya pada 4 Pebruari 2016, perjanjian TPP ditandatangani di Selandia Baru oleh para Menteri Perdagangan negara-negara anggota. TPP terdiri dari 30 bab, yang antara lain membahas tentang standar hukum; isu-isu tradisional perdagangan bebas; dan isu-isu baru seperti ketenagakerjaan, lingkungan, pembangunan, usaha kecil menengah (UKM), serta transparansi dan anti-korupsi.

Mengacu pada data McKinsey Global Institute, Direktur Jenderal Perundingan dan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa pada tahun 2012, Indonesia tercatat sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke-16 dunia, dan 53% populasi di kota menghasilkan 74% GDP. Berdasarkan data tersebut, Direktur Jenderal Perundingan dan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia harus terus berbenah untuk meningkatkan daya saing, dan tidak perlu menunggu siap bergabung dalam TPP, atau bertindak belakangan. Karena, pengalaman selama ini membuktikan bahwa dengan menunggu, kita tidak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Indonesia tidak perlu merasa kecil. Sebaliknya, sikap kritis sangat diperlukan, tanpa menghujat negeri dan bangsa sendiri. McKinsey Global Institute memprediksi Indonesia mampu naik menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi ke-7 terbesar di dunia pada tahun 2030, dengan
jumlah GDP yang dihasilkan kota meningkat; jumlah pekerja terampil meningkat; dan peluang pasar dalam bidang jasa, pertanian dan perikanan, serta pendidikan juga meningkat(nad).