Semarang, 16 November 2026 – Dalam rangka mendukung program World Class University (WCU) dan memperkuat internasionalisasi pembelajaran, Program Studi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Diponegoro (UNDIP), kembali menyelenggarakan Undip Global Classroom (UGC) dengan menghadirkan akademisi internasional. Kegiatan yang berlangsung secara daring ini menghadirkan Dr. Martina Rupidara Gomes dari Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL), Timor-Leste, sebagai pembicara utama dengan tema “Transforming Development Administration to Realize Sustainable Development.”
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Program Studi S1 Administrasi Publik untuk memperkuat kualitas pembelajaran melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman internasional. Melalui pendekatan komparatif, mahasiswa diajak memahami bagaimana negara-negara dengan konteks sosial, politik, dan kapasitas kelembagaan yang berbeda menghadapi tantangan administrasi pembangunan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs).
Dr. Martina Rupidara Gomes, yang merupakan Direktur Program Magister Kebijakan Publik UNTL dan meraih gelar doktor di bidang Kebijakan Publik dari University of Minho, Portugal, menjelaskan pentingnya transformasi administrasi pembangunan dalam merespons perubahan sosial dan tuntutan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, administrasi pembangunan tidak lagi cukup dipahami sebagai proses birokratis yang berorientasi pada pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong perubahan sosial, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan menghasilkan pembangunan yang lebih inklusif.

Salah satu aspek penting dalam perkuliahan ini adalah perbandingan pengalaman Indonesia dan Timor-Leste dalam memperkuat kapasitas administrasi publik. Di Indonesia, reformasi administrasi publik antara lain diarahkan pada peningkatan kompetensi aparatur sipil negara melalui penguatan analisis kebijakan, transformasi digital, kualitas pelayanan publik, dan budaya kerja berorientasi hasil. Sementara itu, Timor-Leste menghadapi tantangan penguatan kapasitas sektor publik melalui peningkatan keterampilan teknis, manajemen data, koordinasi antarlembaga, serta pengembangan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Perbandingan kedua negara memberikan perspektif penting bagi mahasiswa bahwa transformasi administrasi pembangunan tidak dapat dilepaskan dari konteks historis, kapasitas negara, dan karakteristik kelembagaan masing-masing. Pengalaman internasional juga menunjukkan bahwa tidak terdapat satu model reformasi administrasi publik yang dapat diterapkan secara seragam di semua negara. Oleh karena itu, pembelajaran komparatif menjadi penting untuk membangun kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kebijakan dan praktik administrasi pembangunan secara lebih kritis dan kontekstual.
Kegiatan yang terintegrasi dengan Mata Kuliah Administrasi Pembangunan dan Otonomi Daerah ini dimoderatori oleh Dr. Johan Bhimo Sukoco, S.Sos., M.Si., serta menghadirkan tiga dosen sebagai diskusan, yaitu Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si., Dr. Ida Hayu Dwimawanti, M.M., dan Dr. Titik Djumiarti, S.Sos., M.Si. Sekitar 190 peserta mengikuti kegiatan melalui Zoom, dengan diskusi interaktif yang memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai berbagai pendekatan administrasi pembangunan.

Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si., selaku Ketua Tim Pengajar Mata Kuliah Administrasi Pembangunan dan Otonomi Daerah, menekankan pentingnya kegiatan internasional semacam ini dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memperluas jejaring akademik.
“Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa, memperkuat jejaring internasional, serta menciptakan peluang untuk penelitian kolaboratif,” ungkapnya.
Melalui penyelenggaraan Undip Global Classroom, Program Studi S1 Administrasi Publik FISIP UNDIP terus berupaya mengintegrasikan perspektif global ke dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini sekaligus memperkuat kontribusi program studi terhadap agenda WCU UNDIP melalui pengembangan kerja sama akademik internasional, pertukaran pengetahuan lintas negara, serta peningkatan kompetensi mahasiswa dalam memahami dan menganalisis persoalan administrasi publik dalam konteks global.