FISIP UNDIP Gelar Kuliah Umum Pascasarjana: Kupas DTSEN, Digital Governance, dan Graduasi Perlindungan Sosial

Semarang — Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) menyelenggarakan kegiatan Kuliah Umum (University General Lecture/UGC) pada Jum’at, 20 November 2026, bertempat di Ruang Sidang Senat FISIP Undip. Mengusung tema “Beyond Social Protection: Menata Ulang Perlindungan Sosial Indonesia melalui DTSEN, Digital Governance, dan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan yang Adaptif”, kegiatan ini menghadirkan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dr. Muhammad Hasan Chabibie, S.T., M.Si., sebagai narasumber utama.

Acara yang dimoderatori oleh Dr. Lintang Ratri Rahmiaji, S.Sos., M.Si. ini diikuti oleh para mahasiswa Pascasarjana FISIP Undip dengan antusiasme tinggi.

Sambutan Dekan FISIP Undip: Harapan Penerapan Ilmu di Almamater

Kegiatan kuliah umum dibuka dengan sambutan dari Dekan FISIP Undip, Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa terima kasih atas kesediaan narasumber kembali ke almamater untuk berbagi gagasan dan pengalaman kebijakan publik. Prof. Teguh juga berharap agar materi yang dipaparkan dapat diserap dan diterapkan oleh mahasiswa Pascasarjana FISIP Undip, mengingat isu perlindungan sosial dan tata kelola kebijakan memiliki relevansi yang kuat dalam dinamika politik dan pemerintahan saat ini.

Pemaparan Materi: Dari Penyaluran Menuju Transformasi dan Graduasi

Dalam paparannya, Dr. Muhammad Hasan Chabibie, S.T., M.Si. menjelaskan bahwa Indonesia perlu menggeser paradigma perlindungan sosial—dari sekadar menyalurkan bantuan menuju pembangunan sistem yang presisi, berbasis digital, dan mendorong graduasi (kemandirian keluarga).

  1. Konteks Kemiskinan, Ketimpangan, dan Paradoks Fiskal

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026 (dirilis Agustus 2026), tingkat kemiskinan nasional tercatat 8,07% (22,93 juta jiwa), turun 920 ribu jiwa dalam setahun dari 8,47% pada Maret 2025. Namun, rata-rata nasional masih menyembunyikan kantong kemiskinan dan ketimpangan:

  • Rasio Gini naik 0,005 poin dari 0,363 (September 2025) menjadi 0,368 pada Maret 2026.
  • Kesenjangan wilayah masih lebar, dengan tingkat kemiskinan perdesaan (10,67%) lebih tinggi dibanding perkotaan (6,34%), serta wilayah Maluku–Papua mencapai 18,06%.

Di sisi lain, anggaran perlindungan sosial terus meningkat—dari outlook 2025 sebesar Rp468,1 triliun, APBN 2026 Rp508,2 triliun (outlook Rp500,0 triliun), hingga RAPBN 2027 sebesar Rp549,9 triliun—namun ketepatan sasaran masih menjadi tantangan besar. Data Kemensos (Juni 2026) mencatat tingkat ketidaktepatan sasaran bansos mencapai >40%, sementara piloting digitalisasi bansos di Banyuwangi (357 ribu KPM) menunjukkan 77% data lama dinyatakan error dan sekitar ~60% pendaftar Perlinsos Digital dinilai tidak layak setelah verifikasi.

  1. Empat Akar Masalah dan Kerangka Beyond Social Protection

Kemensos mengidentifikasi empat akar masalah utama yang membuat perlindungan sosial belum optimal “mengangkat” kesejahteraan: data yang terfragmentasi, penargetan statis, layanan analog, serta ketiadaan jalur graduasi yang berisiko memicu ketergantungan jangka panjang.

Mengadaptasi kerangka Transformative Social Protection (Devereux & Sabates-Wheeler, 2004), Beyond Social Protection menuntut empat fungsi berjalan beriringan di atas fondasi DTSEN, digital governance, dan kebijakan adaptif:

  • Protektif: Menjamin kebutuhan dasar (seperti PKH, Sembako, PBI-JK, dan rehabilitasi sosial).
  • Preventif: Mencegah masyarakat jatuh miskin saat menghadapi guncangan (melalui jaminan sosial, JKP, respons bencana, dan perlinsos adaptif).
  • Promotif: Meningkatkan pendapatan dan kapabilitas (seperti PPSE, Kampung Berdaya, Sekolah Rakyat, dan akses pasar).
  • Transformatif: Mengubah ketidakadilan struktural melalui inklusi disabilitas dan gender, hak atas layanan, serta data yang akuntabel.
  1. Tiga Pilar Utama Reformasi
  • Pilar 1 — DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional): Berdasarkan Inpres No. 4/2025 dan Permensos No. 3/2025, DTSEN menyatukan DTKS, Regsosek, dan P3KE yang dipadankan dengan data Dukcapil, memuat peringkat kesejahteraan desil 1–10, dan dimutakhirkan secara dinamis melalui siklus pemadanan, verifikasi, usul-sanggah (melalui aplikasi Cek Bansos, SIKS-NG, maupun desa/kelurahan), serta penetapan. Pemutakhiran berkala ini antara lain mencatat 4,33 juta KPM baru di desil 1–4 menerima bansos (September 2026) serta pencoretan 11 ribu KK di desil 5 ke atas (April 2026).
  • Pilar 2 — Digital Governance (Perlinsos Digital): Menggeser mekanisme dari “diusulkan perantara” menjadi “diajukan warga, diverifikasi sistem” melalui pendaftaran mandiri (dengan Identitas Kependudukan Digital/IKD atau pendampingan agen), verifikasi otomatis lintas data, transparansi alasan keputusan, dan ruang sanggah. Setelah uji coba di Banyuwangi (sejak September 2025) dan perluasan ke 42 kabupaten/kota (sejak 1 Juni 2026), penerapan nasional ditargetkan pada Q4 2026.
  • Pilar 3 — Kebijakan Adaptif & Graduasi: Merujuk pada pendekatan Adaptive Social Protection (Bowen et al., 2020), perlindungan sosial dirancang agar responsif terhadap guncangan melalui mekanisme vertikal, horizontal, maupun piggybacking. Tujuan akhirnya adalah graduasi—mengantar keluarga menuju kemandirian melalui program seperti Sekolah Rakyat berasrama (desil 1–2), perlindungan dan pendampingan (desil 1–4), serta pemberdayaan ekonomi seperti PPSE (modal usaha hingga Rp5 juta per KPM) dan Kampung Berdaya, dengan target graduasi 300 ribu KPM PKH pada 2026.

Dalam transformasi digital tersebut, Kemensos juga menekankan pengelolaan lima risiko utama agar tidak melahirkan “korban baru”: eksklusi digital, pergeseran desil relatif, perlindungan data pribadi (sesuai UU No. 27/2022 tentang PDP), bias algoritma, dan kapasitas daerah. Perguruan tinggi, termasuk mahasiswa pascasarjana, diajak berperan aktif dalam agenda riset dan evaluasi kebijakan—mulai dari dampak graduasi dan PPSE, desain penargetan, tata kelola data dan etika AI, perlindungan sosial adaptif berbasis iklim/bencana, hingga ekonomi politik bansos dan kepercayaan publik.

Diskusi Interaktif dan Penutupan

Memasuki sesi tanya jawab, mahasiswa Pascasarjana FISIP Undip tampak antusias melontarkan berbagai pertanyaan kritis dan reflektif terkait implementasi DTSEN, tata kelola digital, hingga dinamika politik dan sosial di lapangan. Diskusi berlangsung dinamis sebelum akhirnya ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta dan narasumber.

Melalui kuliah umum ini, wawasan yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi mahasiswa Pascasarjana FISIP Undip dalam membaca serta merumuskan solusi atas isu-isu perlindungan sosial yang sangat relevan dengan lanskap politik dan kebijakan publik masa kini.