Semarang, 2 November 2026 —Tim Peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Rekonstruksi Desain Desentralisasi Asimetris dan Sistem Demokrasi Lokal dalam Kerangka Penguatan Pemerintahan Daerah berdasarkan UUD NRI Tahun 1945” telah dilaksanakan di Kampus FISIP Universitas Diponegoro, Tembalang, Kota Semarang. Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Prof. Dr. Drs. Nugroho Sumarjiyanto Benedictus Maria, M.Si., Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Undip; Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum., Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Undip; dan Marlupi Julianingrum, S.T., QRMP, CIAP, Perencana Ahli Madya, Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
FGD ini menjadi ruang diskusi para ahli untuk menilai kesesuaian desain otonomi daerah dengan praktik penyelenggaraannya, serta merumuskan kriteria dan mekanisme desentralisasi asimetris yang objektif dan konstitusional. Masukan para narasumber akan menjadi bahan penelitian dan rekomendasi kebijakan bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan pembentuk undang-undang. Acara dimulai pukul 09.00 WIB dan dibuka oleh moderator, Bapak Bangkit A. Wiryawan, S.Sos., M.A., Ph.D., dengan dihadiri perwakilan MPR RI beserta jajaran tim, serta seluruh anggota Tim Peneliti FISIP Undip.

Prof. Nugroho memaparkan masalah ekonomi dalam desentralisasi asimetris, di antaranya tingginya ketergantungan daerah pada dana transfer pusat, lemahnya akuntabilitas dan disiplin anggaran, serta kecenderungan resentralisasi dan ketidaksinkronan regulasi pusat dan daerah. Ia mendorong insentif bagi daerah yang berinovasi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), transparansi penggunaan dana, serta optimalisasi potensi lokal.
Prof. Lita menekankan bahwa Pasal 18, 18A, dan 18B UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional otonomi dan kekhususan daerah. Dengan membandingkan pengalaman Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua, ia menegaskan bahwa kewenangan khusus harus mengikuti alasan pemberiannya. Ia mengusulkan penguatan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang memuat kriteria kewenangan, pembiayaan, konsultasi, dan evaluasi.
Dari sisi perencanaan dan penganggaran, Marlupi Julianingrum menyoroti kendala desentralisasi di Jawa Tengah, mulai dari batas kewenangan antartingkat pemerintahan, ruang fiskal yang terbatas, hingga kesenjangan kapasitas antardaerah. Ia mendorong diferensiasi kebijakan sebagai instrumen pemerataan, bukan privilese, melalui pembagian kewenangan yang proporsional sesuai kapasitas daerah, dukungan yang terarah, dan evaluasi bertahap.
Melalui kegiatan ini, FISIP Undip berharap lahir pandangan yang utuh dari sisi hukum, ekonomi, dan perencanaan pembangunan untuk memperkuat pemerintahan daerah dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.
