Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip selenggarakan Global Classroom 2026 bersama Prof. Jaime Edwards dari Oberlin College, Amerika

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Diponegoro (UNDIP), menyelenggarakan kegiatan UNDIP Global Classroom bertajuk “Power, Freedom, and Inequality: Rethinking Modern Political Life”. Kegiatan ini menjadi ruang akademik untuk memperluas wawasan dan mendorong diskusi kritis mengenai dinamika kehidupan politik modern, khususnya terkait kekuasaan, kebebasan, dan ketimpangan.

Sesi pembukaan disampaikan oleh Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D. Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama, Inovasi, dan Komunikasi Publik sebagai pemberi sambutan (opening remarks). Diskusi juga menghadirkan Prof. Jaime Edwards dari Oberlin College Ohio Amerika serta Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D., Ketua Kelompok Bidang Keahlian Teori Politik dan Demokrasi. Jalannya kegiatan dipandu oleh Moderator Nuruddin Al Akbar, M.A., dari Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.

Menggunakan Tema “Power, Freedom, and Inequality” Prof. Jaime Edwards membahas mengenai kekuasaan dari sudut pandang pengaruh politik dalam AI, bagaimana relasi antara individu, kelompok, dan institusi membentuk keputusan politik. Analisis tersebut juga dapat dikaitkan dengan pertanyaan mengenai siapa yang memiliki kemampuan untuk menentukan agenda publik, bagaimana legitimasi kekuasaan dibangun, serta sejauh mana masyarakat dapat mengawasi dan memengaruhi proses pengambilan keputusan. Perspektif ini penting karena praktik politik modern tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh interaksi berbagai aktor yang memiliki kepentingan, sumber daya, dan tingkat pengaruh yang berbeda.

Pembahasan mengenai kebebasan dan ketimpangan selanjutnya memberikan ruang untuk menelaah hubungan antara prinsip kesetaraan dalam demokrasi dan kondisi sosial yang memengaruhi partisipasi masyarakat. Dalam kehidupan politik, setiap warga negara dapat memiliki hak politik yang sama secara formal, tetapi kesempatan untuk menggunakan hak tersebut secara substantif dapat berbeda. Perbedaan akses terhadap pendidikan politik, informasi, sumber daya ekonomi, serta jaringan sosial dapat memengaruhi kemampuan warga untuk menyuarakan kepentingan dan berpartisipasi dalam proses demokratis. Oleh sebab itu, hubungan antara kebebasan dan ketimpangan menjadi salah satu persoalan penting untuk dikaji dalam memahami kualitas kehidupan politik modern.