FISIP UNDIP Gelar Kuliah Umum Pakar Kebijakan Publik: Menguatkan Metodologi Riset untuk Menghasilkan Model Baru Kebijakan Publik

Semarang, 29 September 2026 – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro melalui Program Studi Doktor Administrasi Publik menyelenggarakan Kuliah Umum Pakar Kebijakan Publik dengan tema “Metodologi Riset yang Tepat untuk Menghasilkan Model Baru: Perspektif Kebijakan Publik” pada Selasa, 29 September 2026. Kegiatan berlangsung pukul 09.00–12.00 WIB di Ruang Teater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Kuliah umum menghadirkan Dr. Riant Nugroho, M.Si., penulis, pakar kebijakan publik, sekaligus Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI), sebagai pembicara utama. Kehadiran pakar kebijakan publik dalam forum akademik ini memberikan ruang bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara metodologi penelitian dan pengembangan pengetahuan baru dalam studi kebijakan publik.

Kegiatan dibuka oleh Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., Dekan FISIP UNDIP. Laporan kegiatan disampaikan oleh Dr. Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si., Ketua Program Studi S3 Administrasi Publik FISIP UNDIP, sedangkan diskusi dimoderatori oleh Retna Hanani, S.Sos., MPP, Ketua Departemen Administrasi Publik FISIP UNDIP.

Tema kuliah umum menempatkan metodologi penelitian sebagai bagian penting dalam pengembangan ilmu administrasi dan kebijakan publik. Penelitian tidak berhenti pada kegiatan mengumpulkan dan mengolah data, tetapi perlu dibangun dari pertanyaan penelitian yang kuat, kerangka konseptual yang tepat, serta strategi metodologis yang mampu menjelaskan fenomena kebijakan secara sistematis.

Dalam konteks pendidikan doktoral, kemampuan merancang penelitian yang menghasilkan kontribusi teoretis menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan kapasitas akademik mahasiswa. Penelitian pada jenjang doktoral diharapkan tidak semata-mata mengulang penggunaan konsep atau model yang sudah tersedia, tetapi juga mampu menguji, memperbaiki, mengembangkan, atau menawarkan konstruksi konseptual baru berdasarkan temuan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kuliah umum ini menjadi forum untuk memperkuat pemahaman mengenai bagaimana pilihan metodologi harus disesuaikan dengan masalah penelitian dan tujuan ilmiah yang hendak dicapai. Dalam penelitian kebijakan publik, ketepatan metodologi memiliki posisi strategis karena persoalan kebijakan umumnya melibatkan hubungan yang kompleks antara institusi, aktor, kepentingan, proses pengambilan keputusan, implementasi, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP UNDIP terus mendorong pengembangan tradisi akademik yang menempatkan kedalaman analisis, ketepatan metodologis, dan kontribusi ilmiah sebagai bagian penting dalam proses penelitian. Orientasi tersebut diperlukan untuk menghasilkan riset administrasi publik yang tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga relevan dengan persoalan tata kelola dan kebijakan publik.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya FISIP UNDIP dalam mempertemukan lingkungan akademik dengan para pakar dan praktisi keilmuan di tingkat nasional. Pertukaran gagasan semacam ini diharapkan dapat memperluas perspektif mahasiswa sekaligus memperkuat jejaring akademik dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan publik.

Bagi FISIP UNDIP, penguatan kualitas penelitian merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian kinerja akademik dan reputasi institusi. Perguruan tinggi tidak hanya dituntut menghasilkan publikasi, tetapi juga pengetahuan yang memiliki kebaruan, relevansi, dan kontribusi bagi pengembangan ilmu maupun penyelesaian persoalan publik.

Melalui penyelenggaraan Kuliah Umum Pakar Kebijakan Publik ini, FISIP UNDIP menegaskan komitmennya untuk terus membangun ekosistem pendidikan pascasarjana yang kritis, metodologis, dan produktif. Penguatan kapasitas riset mahasiswa dan dosen diharapkan turut mendukung visi FISIP UNDIP sebagai fakultas yang Bermartabat dan Bermanfaat, sekaligus semakin kompetitif dalam pengembangan ilmu sosial dan politik pada tingkat nasional maupun global.