Semarang, 12 November 2026 – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Semarang pada 14 Desember 2026, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP UNDIP) menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Abdimas) internasional bertajuk “Mendorong Pemerintahan Desa yang Transparan dan Akuntabel melalui Proses Pemilihan Serentak”, pada Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kelompok Bidang Keahlian Birokrasi dan Pemerintahan Pusat, Daerah, dan Desa; Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP tersebut berlangsung di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Semarang.
Menghadirkan akademisi Universiti Putra Malaysia, Dr. Phil. Fairuzzaman Shaharuddin, sebagai pembicara kunci, forum ini menjadi ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai praktik demokrasi lokal, tata kelola pemerintahan desa, serta tantangan penyelenggaraan otonomi desa, baik di Indonesia dan Malaysia.

Kegiatan tersebut juga melibatkan peserta dari berbagai unsur pemerintahan desa di Kabupaten Semarang, khususnya Kecamatan Tuntang, mulai dari kepala desa, panitia pemilihan kepala desa, bakal calon kepala desa, perangkat pemerintah desa, hingga aparatur kecamatan.
Dalam paparannya, Dr. Phil. Fairuzzaman Shaharuddin menyoroti karakteristik demokrasi Indonesia yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung hingga tingkat desa. Menurutnya, praktik tersebut merupakan salah satu kekuatan demokrasi Indonesia yang menarik untuk dikaji dalam perspektif perbandingan dengan Malaysia.
“Di Indonesia itu, demokrasinya termasuk akar umbi (baca: akar rumput), sampai ke bawah. Kalau di Malaysia, kepala desa itu ditunjuk oleh pemerintah. Demokrasi akar rumput ini sebenarnya dapat lebih mendekatkan antara kepala desa dengan warga,” ungkapnya.
Perspektif perbandingan Indonesia dan Malaysia yang dihadirkan pada forum ini memperkaya pemahaman peserta mengenai beragam praktik tata kelola pemerintahan lokal, terutama di dalam membangun hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Sementara itu, Dr. Dra. Kushandajani, M.S. selaku Ketua KBK Birokrasi dan Pemerintahan Pusat, Daerah, dan Desa, menekankan pentingnya memahami kedudukan dan karakteristik otonomi desa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Beliau juga menyoroti adanya tantangan terkait implementasi otonomi desa, terutama intervensi kebijakan dari pemerintah supra desa yang mempengaruhi ruang pengambilan keputusan. “Saya kira banyak sekali kepala desa yang mumet, karena hampir semua keputusan di supra desa, jatuh semua ke desa,” tuturnya.
Persoalan otonomi desa juga mendapat perhatian dari peserta yang hadir. Kepala Desa Kesongo, Supriyadi, S.Pd., juga menyampaikan keluh kesahnya mengenai besarnya intervensi pemerintah pusat maupun daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurutnya, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperjelas kembali kedudukan dan kewenangan desa agar prinsip otonomi yang telah diatur dalam regulasi dapat dijalankan secara konsisten.
“Kembalikan otonomi desa seperti dulu, yakni dengan meninjau kembali undang-undang, atau melaksanakannya secara konsekuen, atau merevisi UU Desa, resolusi desa itu harus diganti, tidak seperti yang tertua di dalam regulasi tersebut,” ujarnya.
Diskusi berlangsung secara interaktif melalui pertukaran pandangan dan pengalaman antara akademisi dan peserta mengenai berbagai tantangan tata kelola pemerintahan desa, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkades serentak. Melalui Abdimas internasional ini, pengalaman penyelenggaraan pemerintahan lokal di Indonesia dan Malaysia dapat diperbandingkan sebagai bahan pembelajaran untuk memperkuat pemahaman mengenai demokrasi desa dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan serta akuntabel.
Kegiatan Abdimas internasional ini sekaligus menjadi ruang dialog antara perguruan tinggi dan praktisi pemerintahan desa di dalam mengidentifikasi berbagai persoalan aktual penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Melalui keterlibatan ilmuwan internasional dan para pemangku kepentingan pemerintahan desa, FISIP UNDIP berupaya mendorong pertukaran pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta menguatkan praktik tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel.