SEMARANG – Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan (DPIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) menyelenggarakan kuliah tamu internasional bertajuk Undip Global Classroom pada Rabu (11/11/2026). Mengangkat tema “Youth, Media, and Political Participation”, kegiatan ini menghadirkan dosen senior dari Department of Government and Civilisation, Faculty of Human Ecology, Universiti Putra Malaysia (UPM), Dr. Fairuzzaman Shaharuddin, sebagai narasumber utama.
Kuliah internasional ini diintegrasikan secara khusus ke dalam perkuliahan Studi Partisipasi bagi mahasiswa semester 5 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Undip. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip, Dr. Phil. Wahid Abdulrahman, S.IP., M.Si., dan dipandu oleh dosen DPIP FISIP Undip, Hary Gunarso, M.A., selaku moderator. Melalui forum ini, mahasiswa diajak memperluas wawasan komparatif mengenai bagaimana generasi muda di kawasan Asia Tenggara, khususnya Malaysia, memanfaatkan ruang media untuk berpartisipasi dalam politik.
Dalam paparannya yang berjudul “Youth, Media and Political Participation in Malaysia”, Dr. Fairuzzaman mengawali diskusi dengan memetakan lanskap demografi dan kebijakan kepemudaan Malaysia terkini. Merujuk data Department of Statistics Malaysia (DOSM) tahun 2026, dari total populasi Malaysia sebesar 34,4 juta jiwa, kelompok pemuda berusia 15–30 tahun—yang batas usianya resmi diturunkan per 1 Januari 2026 melalui Youth Societies and Youth Development (Amendment) Act 2019—mencakup sekitar 26,8 persen atau 9,73 juta jiwa, dengan batas usia minimal hak pilih sebesar 18 tahun (Undi18). Ia menjelaskan bahwa secara historis, komunikasi politik di Malaysia sempat didominasi oleh media arus utama (surat kabar, televisi, dan radio) yang beroperasi dalam sistem politik terkendali melalui kepemilikan terpusat serta regulasi ketat seperti Printing Presses and Publications Act (PPPA) dan Official Secrets Act.
Dr. Fairuzzaman kemudian menelusuri jejak panjang aktivisme kaum muda Malaysia, mulai dari gerakan intelektual awal abad ke-20, aksi protes mahasiswa di Tasik Utara dan Baling pada 1974, hingga pemberlakuan Universities and University Colleges Act (AUKU) 1971 yang membatasi aktivitas politik mahasiswa dan memicu depolitisasi kampus. Titik balik signifikan terjadi pada momentum Reformasi 1998, ketika kebijakan MSC Bill of Guarantees yang menjamin internet bebas sensor secara tidak terduga membuka ruang publik digital alternatif melalui situs web, milis, dan portal berita independen, yang turut mendongkrak angka pendaftaran pemilih muda. Gelombang mobilisasi digital ini semakin menguat melalui gerakan masyarakat sipil Bersih yang memanfaatkan Facebook serta tagar Twitter untuk mengorganisasi aksi lintas etnis dan generasi.
Lebih lanjut, Dr. Fairuzzaman membedah pergeseran karakter penggunaan media dalam tiga pemilihan umum (GE) terakhir di Malaysia serta tren konsumsi informasi politik kaum muda saat ini yang dikenal sebagai “pemilu media sosial” pertama di mana Facebook dan blog menjadi instrumen utama komunikasi langsung partai politik kepada pemilih. Bertransformasi menjadi “pemilu ponsel pintar dan WhatsApp”, di mana ponsel pintar berfungsi sebagai “weapon of the weak” dan grup percakapan tertutup menjadi ruang sirkulasi informasi politik alternatif hingga ke komunitas semi-urban dan pedesaan. Menjadi “pemilu TikTok dan kaum muda” pascaimplementasi Undi18 dan pendaftaran pemilih otomatis, yang mendorong pesan-pesan politik dikemas lebih singkat, visual, personal, emosional, serta memadukan unsur humor dan budaya populer. Serta membahas mengenai podcast politik—seperti Keluar Sekejap di Malaysia maupun Bocor Alus Politik di Indonesia—kian diminati generasi muda sebagai sumber analisis mendalam di luar liputan media arus utama, meskipun tetap menyimpan tantangan berupa paparan selektif (selective exposure) dan risiko penyebaran misinformasi di kalangan partisan kuat.
Selain partisipasi formal melalui pemilu dan organisasi kepemudaan, Dr. Fairuzzaman juga menyoroti pentingnya partisipasi politik informal dalam keseharian anak muda, seperti melalui komunitas seni, musik, teater jalanan, maupun ruang diskusi akar rumput. Menutup materinya, ia menekankan refleksi kritis bahwa tingginya atensi dan popularitas konten politik di media sosial tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman pemahaman. Oleh karena itu, partisipasi politik generasi muda harus dibarengi dengan literasi untuk memverifikasi informasi, mendengarkan beragam sudut pandang, serta mempertimbangkan dampak sosial dari setiap pesan yang dibagikan.
Sesi diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan kritis dari mahasiswa peserta mata kuliah Studi Partisipasi yang membandingkan dinamika aktivisme digital kaum muda di Indonesia dan Malaysia. Terselenggaranya Undip Global Classroom ini menegaskan komitmen Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip dalam menghadirkan ekosistem pembelajaran berstandar internasional sekaligus mempererat jejaring kolaborasi akademik lintas negara di kawasan Asia Tenggara.