Departemen Hubungan Internasional FISIP UNDIP Selenggarakan Kuliah Tamu tentang Gender dan Politik Perdamaian melalui National Postdoctoral Programme

SEMARANG (20/10)  – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (UNDIP), pada hari Senin 21 Oktober 2026 menyelenggarakan kuliah tamu dalam rangka program National Postdoctoral Programme dengan menghadirkan Atin Prabandari, SIP., M.A.(IR)., Ph.D. (Universitas Gadjah Mada) sebagai pemateri . Kluliah tamu ini dipandu oleh Palupi Anggraheni, M.A sebagai moderator di Ruang Theater FISIP UNDIP.  Melalui kegiatan akademik dan kolaborasi ilmiah, FISIP UNDIP terus mendorong pengembangan pengetahuan serta penguatan kapasitas mahasiswa dalam merespons dinamika studi perdamaian,  kejahatan perdamaian dalam perspektif hubungan internasional.

Kuliah tamu ini mengangkat tema Gendering the Politics of Peace, dengan melibatkan mahasiswa Program Studi S1 Hubungan Internasional (HI), khususnya peserta kelas Organisasi  dan Administrasi Internasional dan Kejahatan terhadap Perdamaian. Berdasarkan paparan awal Dr. Atin,  mahasiswa memahami bahwa hubungan antara gender dan perdamaian tidak semata-mata merupakan persoalan teknis dalam perancangan kebijakan maupun penyelesaian konflik,  berkaitan dengan relasi kuasa, produksi pengetahuan, dan penentuan siapa yang memperoleh pengakuan serta perlindungan dalam proses perdamaian.

Dr. Atin Prabandari menyoroti bagaimana konsep rekonsiliasi dan keadilan dalam kajian perdamaian dan hukum internasional memiliki sejarah panjang yang tidak terlepas dari dominasi perspektif maskulin dan Barat. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana pengalaman perempuan, masyarakat Global South, dan kelompok-kelompok yang selama ini kurang terwakili memperoleh ruang dalam perumusan serta pelaksanaan keadilan transnasional. Dr. Atin menggetengahkan dua perspektif untuk melihat konidsi ini yakni PErspektif Gender dalam Perdamaian dan Dekolonialisasi.  Ide dasar dari inters antara Gender dan Dekolonial  ini tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan Global North dan Global South secara biner, melainkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi relasi kuasa serta bentuk-bentuk opresi yang dapat luput dari pendekatan perdamaian yang dominan.

Diskusi juga menelaah secara kritis berbagai kerangka hukum dan kelembagaan internasional, termasuk Tribunal Nuremberg, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), serta konsep kejahatan agresi. Melalui perspektif gender, mahasiswa diajak menelaah bagaimana dominasi perspektif maskulin dalam sejarah dan praktik kelembagaan dapat memengaruhi pemaknaan terhadap kejahatan, korban, pertanggungjawaban, dan keadilan. Perspektif decoloniality of power, Aníbal Quijano digunakan  untuk mempertanyakan otoritas dalam produksi pengetahuan serta menentukan siapa yang berhak mendefinisikan pengalaman korban dan bentuk keadilan yang mereka butuhkan. Pendekatan ini membuka ruang bagi perspektif interseksional yang berkembang dalam kajian Global South, dengan mempertimbangkan keterkaitan gender dengan struktur sosial, ekonomi, politik, dan sejarah kolonial dalam membentuk pengalaman ketidakadilan.

Diskusi Mahasiswa: Mencari Pendekatan Perdamaian yang Kontekstual

Antusiasme mahasiswa terlihat dalam dua sesi tanya jawab yang masing-masing menghadirkan tiga penanya dari angkatan 2024 dan 2025. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan menunjukkan ketertarikan mahasiswa untuk menghubungkan kritik teoretis dengan persoalan kebijakan dan praktik perdamaian dalam konteks Indonesia. Salma, salah satu mahasiswa penanya, mengangkat pertanyaan mengenai bagaimana Indonesia dapat memosisikan diri dalam merespons beragam pendekatan perdamaian. Apakah pemahaman mengenai perdamaian perlu berfokus pada konsep Western Democratic Peace, ataukah Indonesia dapat mengembangkan perspektif yang lebih kontekstual sesuai dengan pengalaman, kebutuhan, dan dinamika sosial-politiknya sendiri? Sementara itu, Maqdis mengajukan pertanyaan mengenai kritik ontologis dalam feminisme, terutama bagaimana memahami kritik tersebut bagi masyarakat yang belum akrab dengan perdebatan teoretis feminisme. Pertanyaan ini membuka diskusi mengenai keragaman perspektif feminisme dan cara pendekatan tersebut menjelaskan relasi antara pihak yang mengalami opresi dan struktur yang mempertahankannya. Menanggapi pertanyaan tersebut, Dr. Atin  menjelaskan bahwa feminisme bukanlah pendekatan tunggal, melainkan mencakup beragam perspektif untuk memahami dan merespons ketidakadilan. Dalam praktiknya, upaya mengatasi opresi dapat dimulai dengan mengenali persoalan secara kontekstual dan memanfaatkan modal sosial yang tersedia untuk merumuskan respons yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Global South. Sebagai ilustrasi, pemateri menyinggung perkembangan gerakan GABRIELA di Filipina, yang memperlihatkan bagaimana gerakan perempuan dapat berkembang menjadi kekuatan politik melalui partisipasi elektoral dan advokasi kebijakan. Sesuatu yang tida sepenuhnya menentang ide mendasar Feminisme Liberal. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa gerakan sosial dapat membangun saluran representasi politik untuk memperjuangkan perlindungan perempuan dan mendorong perubahan kebijakan secara berkelanjutan.

Memperluas Perspektif Kajian Hubungan Internasional

Penyelenggaraan kuliah tamu ini menjadi bagian dari upaya memperkaya proses pembelajaran di Program Studi S1 Hubungan Internasional FISIP UNDIP melalui dialog antara teori, pengalaman empiris, dan perkembangan pemikiran kritis dalam studi perdamaian. Melalui pembahasan mengenai gender, keadilan transnasional, dan perspektif dekolonial, mahasiswa didorong untuk tidak hanya memahami institusi dan norma internasional sebagai kerangka formal, tetapi juga mengkaji bagaimana kerangka tersebut dibentuk, siapa yang memperoleh manfaat dari penerapannya, serta kelompok mana yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap perlindungan dan keadilan. Kuliah tamu dalam rangka National Postdoctoral Programme ini diharapkan memperkuat ruang pertukaran pengetahuan dan mendorong mahasiswa Hubungan Internasional untuk mengembangkan analisis yang lebih kritis, inklusif, dan peka terhadap konteks dalam memahami politik perdamaian di tingkat global maupun lokal.

Kontributor
Palupi Anggraheni, M.A