Semarang, 29 September 2026 – Tim KBK Manajemen Pelayanan Publik, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Diponegoro menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Program Desa Antikorupsi di FISIP Undip, Kampus Tembalang, Semarang. Forum ini bertujuan menggali pembelajaran dan masukan bagi pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, serta akuntabel.
Mengusung tema “Membangun Integritas dari Bawah: Model Peningkatan Kapasitas melalui Program Desa Antikorupsi untuk Pencegahan Korupsi di Tingkat Desa”, FGD diarahkan untuk merumuskan pendekatan penguatan integritas yang bertumpu pada kapasitas dan pengalaman desa. Pendekatan ini menempatkan desa sebagai sumber pembelajaran dalam membangun upaya pencegahan korupsi yang sesuai dengan kebutuhan setempat.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan riset dan pengembangan tata kelola pemerintahan desa dalam Program World Class University (WCU) Universitas Diponegoro, melalui skema Kerja Sama Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui kegiatan ini, pengembangan pengetahuan akademik dihubungkan dengan kebutuhan penguatan tata kelola pemerintahan desa.
Salah satu fokus pembahasan adalah praktik baik tata kelola antikorupsi di Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, dengan menggunakan Multi-Level Integrity Capacity Framework. Pembelajaran dari desa tersebut menjadi bahan untuk menelaah penguatan kapasitas integritas pada berbagai tingkat tata kelola. Pengalaman desa diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kondisi dan dukungan yang dibutuhkan agar upaya pencegahan korupsi dapat berjalan secara berkelanjutan.
Selain membahas praktik baik, FGD bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong utama atau enablers dalam pencegahan korupsi. Identifikasi ini diperlukan sebagai dasar untuk memahami unsur yang mendukung pelaksanaan tata kelola antikorupsi dan peluang penerapannya pada desa lain. Dengan demikian, pembelajaran dari suatu desa dapat dikembangkan dengan tetap memperhatikan perbedaan kapasitas dan kondisi masing-masing wilayah.
Untuk memperkaya pembahasan, penyelenggara mengundang unsur KPK, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Kabupaten Semarang. Undangan juga ditujukan kepada unsur inspektorat dan dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa, serta kepala desa dari Banyubiru, Kemambang, dan Sraten di Kabupaten Semarang. Masukan dari berbagai pihak tersebut diharapkan dapat mempertemukan perspektif kebijakan, pengawasan, pendampingan, dan praktik pemerintahan desa.
Tujuan akhir forum ini adalah merumuskan model peningkatan kapasitas integritas dari bawah atau bottom-up integrity capacity model yang adaptif dan dapat direplikasi di desa-desa di Indonesia. Perumusan model diarahkan agar pembelajaran dari praktik baik dapat diterjemahkan menjadi pendekatan yang relevan bagi penguatan kapasitas desa dalam mencegah korupsi.
Melalui FGD ini, FISIP Undip berupaya memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan tata kelola pemerintahan desa. Pertemuan antara riset, pengalaman pemerintahan desa, dan masukan pemangku kepentingan diharapkan dapat mendukung tumbuhnya integritas dari tingkat desa serta memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.