Semarang, 24 September 2026 — Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) menyelenggarakan lokakarya pemangku kepentingan mengenai tata kelola dan perlindungan Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran Indonesia, Kamis (24/9/2026). Kegiatan berlangsung pukul 09.30–16.00 WIB di Auditorium FIMENA FISIP Undip.
Lokakarya ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga organisasi yang bergerak dalam isu perlindungan pekerja dan sektor kelautan. Forum tersebut membahas tantangan tata kelola AKP migran Indonesia sekaligus mengidentifikasi berbagai masukan yang dapat menjadi bahan dalam penguatan kebijakan perlindungan pekerja sektor perikanan.
Kegiatan dibuka oleh Dekan FISIP Undip, Prof. Dr. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. Dalam forum tersebut, isu perlindungan AKP migran ditempatkan dalam konteks yang lebih luas.

Globalisasi telah mendorong peningkatan keterhubungan industri perikanan dengan pasar internasional. Namun, di balik tingginya permintaan terhadap produk perikanan global, masih terdapat persoalan yang dihadapi AKP migran Indonesia, antara lain proses perekrutan yang kurang transparan, keterbatasan perlindungan hukum, serta potensi eksploitasi tenaga kerja.
Muhammad Romdoni dari Environmental Justice Foundation (EJF) menekankan pentingnya membangun ruang kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Menurutnya, upaya perlindungan AKP migran perlu diarahkan pada pembentukan ekosistem yang mendukung kesejahteraan dan perlindungan pekerja, bukan sekadar mencari pihak yang bertanggung jawab ketika persoalan terjadi.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Kafandi, Ketua (PSP) Pejuang Suara Pelaut, yang menyampaikan perspektif dan pengalaman terkait kondisi serta persoalan yang dihadapi pelaut dan pekerja sektor perikanan. Perspektif pekerja menjadi bagian penting dalam melihat efektivitas sistem perlindungan yang selama ini berjalan.
Dalam sesi pemaparan, Yayan Hernuryadin, S.Pi., M.S.E., Ph.D. dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menjelaskan kompleksitas tata kelola dan regulasi agen perekrutan awak kapal di Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa persoalan AKP migran memiliki dimensi lintas negara yang melibatkan hubungan antara flag state, coastal state, port state, dan negara asal pekerja. Kondisi tersebut membuat perlindungan AKP membutuhkan koordinasi antarlembaga dan antarnegara.
Pembahasan juga mencakup kerangka regulasi perlindungan pekerja migran, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022, serta berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat sistem penempatan dan perlindungan pekerja migran di sektor perikanan.

Sementara itu, Jeremia Humolong dari Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menyoroti kesenjangan tata kelola dan regulasi dalam perlindungan nelayan migran Indonesia. Menurutnya, persoalan AKP migran tidak hanya berkaitan dengan kondisi kerja di atas kapal, tetapi juga beririsan dengan isu migrasi, ketenagakerjaan, sistem hukum, dan potensi praktik kerja paksa.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas data, penguatan pengawasan, digitalisasi layanan, serta koordinasi antarlembaga untuk mendukung sistem perlindungan yang lebih efektif.
Dari perspektif masyarakat sipil, Fanya Tarisa Annindita dari EJF memaparkan hasil investigasi mengenai praktik yang berpotensi merugikan AKP migran Indonesia dalam proses perekrutan dan penempatan. Investigasi tersebut menyoroti sejumlah persoalan, antara lain pemotongan upah sebelum keberangkatan, permintaan uang jaminan, skema pinjaman, transparansi pengupahan, serta pemahaman pekerja terhadap kontrak kerja.
Sementara itu, dari perspektif akademik, Maula Hudaya, S.Hub.Inter., M.A. menekankan pentingnya melihat persoalan AKP migran dalam konteks rantai pasok perikanan global (global fisheries supply chain). Posisi Indonesia sebagai salah satu negara asal tenaga kerja sektor perikanan menempatkan isu perlindungan AKP tidak hanya sebagai persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola rantai pasok global.
Diskusi berlangsung secara interaktif dengan berbagai pertanyaan dan tanggapan dari peserta. Sejumlah isu yang dibahas mencakup perlindungan asuransi, mekanisme perekrutan, pelatihan sebelum keberangkatan, transparansi kontrak dan pengupahan, hingga persoalan yurisdiksi bagi AKP yang bekerja di wilayah laut internasional.
Lokakarya tersebut menunjukkan bahwa perlindungan AKP migran membutuhkan pendekatan lintas sektor. Pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat sipil, akademisi, organisasi internasional, dan kelompok pekerja memiliki peran yang saling berkaitan dalam membangun tata kelola yang lebih efektif.
Selain memperkuat pemahaman bersama, hasil diskusi diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan dan penguatan tata kelola perlindungan AKP migran Indonesia. Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan kebijakan tidak hanya berjalan pada tataran regulasi, tetapi juga dapat menjawab persoalan yang dihadapi pekerja di lapangan.
Melalui lokakarya ini, FISIP Undip memperkuat perannya sebagai ruang akademik yang mempertemukan kajian, pengalaman lapangan, dan perspektif kebijakan untuk membahas persoalan strategis yang berkaitan dengan Indonesia sebagai negara maritim dan bagian dari rantai pasok perikanan global.