Semarang, 2–3 September 2026 – Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro menyelenggarakan Summer Course bertema “Digital Politics, Democracy, Media, and Artificial Intelligence”. Kegiatan dilaksanakan pada pukul 15.00–17.00 WIB secara daring melalui Zoom Meeting pada tanggal 2 dan 3 September 2026. Kegiatan ini membahas perkembangan teknologi digital, media sosial, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), serta evolusi operasi pengaruh daring (online influence operations) dan dampaknya terhadap politik, partisipasi masyarakat, media, dan demokrasi di Asia Tenggara.
Dalam sesi pembukaan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. menekankan pentingnya forum akademik internasional dan kerja sama lintas negara dalam memahami perkembangan demokrasi digital dan AI. Teknologi dinilai mampu memperluas partisipasi dan akses informasi, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa pengawasan, manipulasi informasi, dan perubahan relasi kekuasaan. Oleh karena itu, perkembangan AI perlu dikaji secara kritis dengan memperhatikan aspek politik, demokrasi, dan hak masyarakat.
Selanjutnya, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Komunikasi Publik Dr. Wijayanto, M.Si. membahas perkembangan digital democracy yang telah mengubah pola partisipasi politik, cara kerja media, dan perebutan kekuasaan. Media sosial dan platform digital dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, kampanye, mobilisasi, dan pembentukan opini publik. Namun, teknologi juga berpotensi digunakan untuk surveilans dan manipulasi informasi, termasuk melalui pemanfaatan AI oleh aktor politik.
Materi utama hari pertama disampaikan oleh Dr. Samantha Bradshaw dari American University, Washington DC mengenai tantangan misinformasi dan disinformasi global di era AI. Ia menjelaskan bahwa ancaman informasi tidak hanya berupa berita palsu, tetapi juga propaganda berbasis identitas, akun palsu berbasis AI, dan operasi informasi terkoordinasi. AI generatif memungkinkan produksi konten dan identitas palsu dalam skala besar sehingga semakin sulit dideteksi. Menurutnya, fact-checking saja tidak cukup karena informasi perlu dipahami berdasarkan konteks sosial, budaya, politik, tujuan, dan dampaknya terhadap masyarakat.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan regulasi yang transparan dan akuntabel serta kolaborasi antara pemerintah, platform digital, akademisi, dan masyarakat sipil. Moderasi platform juga perlu memperhatikan tidak hanya penghapusan konten, tetapi bagaimana informasi dapat menyebar dan memperoleh jangkauan luas. Regulasi harus mampu menjaga keseimbangan antara keamanan informasi dan kebebasan berekspresi, sementara masyarakat perlu diperkuat melalui literasi digital dan komunikasi publik yang efektif.
![]() |
![]() |
Materi utama hari kedua disampaikan oleh Dr. Kris Ruijgrok dari University of Amsterdam berdasarkan 57 wawancara di Indonesia, Filipina, dan Thailand. Ia menjelaskan pergeseran operasi pengaruh dari pola lama yang didominasi negara, bot, dan konten seragam menuju IO 2.0 yang lebih profesional, terdesentralisasi, serta mengandalkan kreativitas manusia dan persona daring yang dikurasi.
Lima perkembangan utama IO 2.0 meliputi semakin beragamnya klien politik, meningkatnya outsourcing kepada sektor privat dan konsultan politik, pergeseran dari kuantitas menuju kualitas akun, penggunaan re-angling atau pembingkaian ulang berita, serta pemanfaatan data analytics, micro-targeting, dan komunikasi responsif. Perubahan ini didorong oleh kemampuan platform mendeteksi bot, meningkatnya kewaspadaan publik dan media, serta profesionalisasi industri jasa politik digital.
Dr. Kris menekankan bahwa operasi pengaruh kini dapat dilakukan oleh berbagai aktor yang memiliki sumber daya, sehingga muncul kecenderungan oligarkisasi politik. Menghadapinya, literasi digital saja tidak cukup. Diperlukan transparansi pendanaan kampanye, pengungkapan konten politik berbayar, serta kesadaran mengenai etika paid persuasion dan astroturfing. Evolusi IO juga diperkirakan terus berlangsung mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika politik.
Faiz Kasyfilham, M.A. Ketua Summer Course Class DPIP FISIP Undip, menjelaskan bahwa Summer Course berlangsung pada 2–30 September 2026 dengan format mostly online dan satu sesi hybrid pada 14 September. Program melibatkan peserta dari berbagai negara dan sekitar 15 pembicara. Pembelajaran mencakup lecture, reading assignment, dan group task.
Kegiatan yang dimoderatori oleh Dr. Bangkit A. Wiryawan (di hari pertama) dan Dr. Anielo Iannone (di hari kedua) menjadi ruang diskusi akademik bagi peserta untuk memahami peluang dan risiko teknologi digital terhadap demokrasi. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu membangun pemahaman kritis mengenai politik digital, misinformasi, manipulasi informasi, evolusi online influence operations, efektivitas literasi digital, serta pentingnya transparansi dan ketahanan demokrasi dalam menghadapi perkembangan teknologi dan AI.

