Empat Akademisi Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP Presentasikan Riset pada POCER 2026 di University of Nottingham Malaysia

Semarang – Komitmen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro dalam memperkuat internasionalisasi akademik kembali diwujudkan melalui partisipasi aktif empat akademisinya pada The 8th International Conference and Postgraduate Colloquium of Environmental Research (POCER 2026) yang diselenggarakan pada 8–9 Juli 2026 di University of Nottingham Malaysia. Forum ilmiah internasional tersebut mempertemukan para peneliti, akademisi, praktisi, serta pembuat kebijakan dari berbagai negara untuk mendiskusikan berbagai isu strategis mengenai lingkungan, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, transisi energi, tata kelola, hingga inovasi kebijakan yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Keikutsertaan akademisi FISIP UNDIP dalam konferensi internasional ini menjadi bukti bahwa disiplin ilmu politik dan pemerintahan memiliki kontribusi yang semakin penting dalam menjawab tantangan lingkungan global. Berbagai persoalan seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, konsumsi berkelanjutan, kualitas lingkungan, hingga tata kelola sumber daya alam tidak lagi dapat dipahami hanya melalui pendekatan ilmu lingkungan semata, tetapi membutuhkan perspektif tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, kelembagaan, serta partisipasi masyarakat.

Pada POCER 2026, Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP diwakili oleh empat akademisi, yaitu Hanifa Maylasari, S.IP., M.IP., Ph.D., Dr. Bangkit Aditya Wiryawan, Nuruddin Al Akbar, M.A., dan Faiz Kasyfilham. Keempatnya mempresentasikan hasil penelitian yang mengangkat isu-isu kontemporer mengenai politik lingkungan, tata kelola pemerintahan, pembangunan berkelanjutan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi tantangan krisis lingkungan.

Hanifa Maylasari mempresentasikan penelitian berjudul “Governing Youth Sustainable Consumption in Digital Spaces: A Habitus Surveillance Analysis of Anti Plastic Campaign.” Penelitian ini mengkaji bagaimana ruang digital membentuk perilaku konsumsi berkelanjutan di kalangan generasi muda melalui kampanye pengurangan plastik sekali pakai. Dengan menggunakan perspektif habitus dan surveillance, penelitian tersebut menjelaskan bagaimana media digital, komunitas daring, serta berbagai aktor sosial berperan dalam membangun norma dan perilaku ramah lingkungan di kalangan masyarakat muda.

Dr. Bangkit Aditya Wiryawan mempresentasikan paper berjudul “Local Political Dynasty and Environmental Quality in Indonesia.” Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara keberadaan dinasti politik di tingkat lokal dengan kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Studi tersebut memberikan perspektif baru mengenai bagaimana konfigurasi kekuasaan politik lokal dapat memengaruhi efektivitas kebijakan lingkungan, kapasitas pemerintah daerah, serta keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian politik lingkungan dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Penelitian lain dipresentasikan oleh Nuruddin Al Akbar, M.A. melalui paper berjudul “Small-Scale Integrated Agroecology for Climate-Resilient Food Systems: Evidence from a Faith-Based Institution in Indonesia.” Kajian tersebut membahas penerapan agroekologi terpadu berskala kecil sebagai strategi membangun sistem pangan yang tangguh terhadap perubahan iklim melalui pendekatan kelembagaan berbasis komunitas keagamaan di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa institusi sosial dan keagamaan memiliki peran strategis dalam mendorong praktik pertanian berkelanjutan, penguatan ketahanan pangan lokal, serta adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim.

Delegasi lain dari Departemen Politik dan Pemerintahan, Faiz Kasyfilham turut mempresentasikan paper berjudul “Silencing the Mine-Affected: Cultural Instrumentalization and the Depoliticization of Social Conflict in Mining Projects.” Artikel ini, dengan mengambil studi kasus di Banyuwangi, menegaskan bahwa instrumentalisasi budaya dalam tata kelola pertambangan berfungsi sebagai mekanisme depolitisasi konflik sosial-ekologis. Melalui konstruksi narasi (framing) budaya secara positif, perusahaan dan negara memperoleh legitimasi tanpa harus menyelesaikan ketidakadilan struktural yang dialami masyarakat. Karen itu, budaya tidak lagi sekadar menjadi identitas kolektif, melainkan alat untuk mempertahankan dominasi dan membatasi ruang artikulasi kritik terhadap proyek ekstraktif.

Meraih penghargaan POCER 2026 SDG Award Winners Silver Medal kategori SDG 12 (Responsible Consumption and Production) diraih oleh Hanifa Maylasari dan Bronze Medal kategori SDG 17 (Partnerships for the Goals) diraih oleh Faiz Kasyfilham. Kedua delegasi dari FISIP Undip mampu menunjukkan riset yang memiliki dampak keberlanjutan di masa mendatang.

Seluruh delegasi mampu menunjukkan semakin luasnya spektrum penelitian yang dikembangkan di Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP. Tidak hanya berfokus pada isu-isu politik lokal, penelitian para dosen dan peneliti juga berkembang ke arah kajian environmental governance, climate governance, sustainable development, food security, digital governance, hingga berbagai bentuk inovasi kebijakan publik yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Partisipasi dalam konferensi internasional juga menjadi sarana penting untuk memperkuat jejaring akademik global. Melalui forum seperti POCER 2026, para akademisi memperoleh kesempatan untuk mendiskusikan hasil penelitian bersama peneliti dari berbagai negara, mendapatkan masukan dari pakar internasional, serta membuka peluang kolaborasi riset lintas disiplin yang berpotensi menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi internasional maupun kerja sama penelitian pada masa mendatang.

Selain menjadi wadah diseminasi hasil penelitian, POCER 2026 juga memperlihatkan semakin besarnya perhatian komunitas akademik internasional terhadap pentingnya pendekatan multidisiplin dalam menyelesaikan persoalan lingkungan. Perspektif ilmu politik, administrasi publik, tata kelola pemerintahan, hingga kebijakan publik kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam merancang solusi terhadap tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, ketahanan pangan, dan pembangunan yang inklusif.

Keberhasilan empat akademisi Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP tampil sebagai presenter pada forum internasional ini diharapkan semakin memperkuat reputasi Universitas Diponegoro sebagai perguruan tinggi yang aktif berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di tingkat global. Partisipasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung program internasionalisasi universitas, peningkatan publikasi bereputasi internasional, penguatan jejaring riset global, serta pencapaian visi Universitas Diponegoro sebagai World Class University yang menghasilkan penelitian berdampak bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.