Departemen Administrasi Publik FISIP UNDIP Perkuat Budaya Inovasi Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Rembang

Rembang, 26 Mei 2026 — Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertajuk “Peningkatan Kapasitas Inovasi Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.” Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen FISIP UNDIP dalam mendukung pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih adaptif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Reformasi Birokrasi dengan sasaran aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Melalui kegiatan ini, aparatur didorong untuk melihat inovasi pelayanan publik bukan hanya sebagai penggunaan teknologi atau aplikasi digital, tetapi juga sebagai upaya memperbaiki proses kerja, menyederhanakan prosedur, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Pengabdian ini berangkat dari realitas bahwa berbagai OPD sering kali telah memiliki praktik pembaruan layanan, namun belum seluruhnya terdokumentasi secara sistematis. Akibatnya, praktik baik yang muncul dari pengalaman lapangan belum selalu dapat dikembangkan, direplikasi, atau dijadikan pembelajaran kelembagaan. Dalam proposal kegiatan dijelaskan bahwa sejumlah pembaruan layanan di Kabupaten Rembang masih perlu diperkuat dari sisi perencanaan, dokumentasi, implementasi, dan keberlanjutan inovasi.

Ketua Tim Pengabdian, Dr. Dra. Dyah Lituhayu, M.Si., menyampaikan bahwa inovasi pelayanan publik perlu dibangun dari masalah nyata yang dihadapi masyarakat dan OPD. Menurutnya, inovasi yang baik bukan sekadar program baru, tetapi solusi yang mampu membuat pelayanan menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih jelas, dan lebih berdampak.

“Inovasi pelayanan publik harus dimulai dari kemampuan aparatur membaca masalah pelayanan secara tepat. Dari situ, aparatur dapat merancang solusi yang relevan, mendokumentasikannya dengan baik, dan memastikan inovasi tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan,” ujar Dr. Dyah Lituhayu.

Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan penguatan mengenai konsep inovasi sektor publik, identifikasi masalah pelayanan, perumusan ide inovasi, serta penyusunan dokumen inovasi pelayanan publik. Pendampingan juga diarahkan agar aparatur mampu menyusun Proposal Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dan Rancang Bangun Inovasi (IID/IGA) sebagai dasar perencanaan dan implementasi inovasi di lingkungan OPD.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini bersifat partisipatif dan aplikatif. Aparatur tidak hanya menerima materi, tetapi juga didampingi untuk mengembangkan gagasan inovasi berdasarkan kebutuhan organisasi masing-masing. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat membantu OPD menyusun inovasi yang lebih terarah, terdokumentasi, dan memiliki peluang untuk diterapkan secara berkelanjutan.

Tim pengabdian diketuai oleh Dr. Dra. Dyah Lituhayu, M.Si., dengan anggota Dr. Drs. R. Slamet Santoso, M.Si.; Satria Aji Imawan, S.I.P., MPA; Damaris Bernike Bellastuti, M.A.; dan Yoga Aldi Saputra, S.A.P., MPA. Melalui kepakaran tim dalam bidang administrasi publik, reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan daerah, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas aparatur dalam mengembangkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendorong pembelajaran bersama. Bagi pemerintah daerah, kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya inovasi di lingkungan birokrasi. Bagi perguruan tinggi, kegiatan ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan tridarma dalam mendukung penyelesaian persoalan publik secara langsung.

Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, Departemen Administrasi Publik FISIP UNDIP menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pelayanan publik yang semakin berkualitas. Inovasi pelayanan publik diharapkan tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi dapat menjadi praktik kelembagaan yang terdokumentasi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

You cannot copy content of this page