Pemalang, 23 November 2025 — Kelompok Mahasiswa SDGs (KMS) Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Diponegoro bernama MARINA (Mobilizing Actions for Rights of Nautical Workers), yang beranggotakan Arini Emmanuella Riswanti, Izzatiddiena Nur Safira, I Gede Gohan Adiputra, Hizkia Abednego Pakpahan, dan Ganendra Zhalifunnas Heda Oksaga, menyelenggarakan workshop bertajuk “MARINA Talks: Memperkuat Kolaborasi Lintas Sektor dalam Melindungi Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran asal Jawa Tengah dari Praktik Eksploitasi” di Balai Desa Lawangrejo, Pemalang. Kegiatan ini dihadiri oleh akademisi FISIP UNDIP, BP3MI Jawa Tengah, IOM Indonesia, organisasi serikat buruh, perwakilan AKP migran, dan masyarakat Desa Lawangrejo sebagai wujud penguatan partisipasi komunitas dalam perlindungan awak kapal perikanan (AKP) migran asal Jawa Tengah.

Dalam pemaparannya, Tim KMS MARINA menyampaikan hasil riset lapangan terkait situasi AKP migran di wilayah Jawa Tengah yang memperlihatkan bahwa mayoritas calon AKP migran belum memperoleh informasi yang memadai tentang hak kerja, risiko eksploitasi di kapal berbendera asing, maupun mekanisme rujukan kasus. Produk luaran berupa Buku Saku Perlindungan AKP Migran, laporan hasil riset, dan publikasi digital @marina.initiative disusun untuk memperkuat akses informasi bagi kelompok pekerja, keluarga mereka, dan masyarakat umum.

Diskusi panel yang menghadirkan perwakilan dari BP3MI Jawa Tengah, Perdana Anggit Prasetyo dan IOM Indonesia, Muhammad Yasser. Narasumber mengemukakan tantangan konkret yang selama ini dihadapi calon AKP migran. “Banyak AKP migran menandatangani kontrak tanpa memahami isi maupun bahasanya, sementara informasi mengenai biaya penempatan kerap tidak disampaikan secara transparan” Ujar Muhammad Yasser. Selain itu, belum tersedia sumber data yang mudah diakses masyarakat mengenai perusahaan bermasalah maupun daftar agen resmi yang kredibel juga menjadi tantangan yang dihadapi di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan informasi legal yang seragam, akurat, dan mudah dijangkau merupakan kebutuhan yang mendesak dan masih belum terpenuhi.

Koordinator P4MI Pemalang yang hadir mewakili BP3MI Jawa Tengah, Perdana Anggit Prasetyo, menegaskan bahwa pemahaman pekerja terhadap seluruh dokumen migrasi dan proses penempatan harus menjadi prioritas agar potensi eksploitasi dapat diminimalkan. “Calon AKP harus mengetahui secara jelas dokumen, hak, dan semua konsekuensi sebelum berangkat. Informasi yang keliru sering menjadi pintu masuk eksploitasi,” jelasnya. Ia juga menekankan perlunya hubungan kerja yang terintegrasi antara pemerintah desa, lembaga pendamping, dan perusahaan penempatan untuk memperkuat penanganan kasus.

Narasi penting lainnya datang dari perspektif perlindungan berbasis komunitas. Pemerintah desa dianggap sebagai garda terdepan dalam perlindungan migran karena menjadi titik awal proses penempatan pekerja. Moderator diskusi panel menegaskan bahwa desa tidak seharusnya bergerak sendiri, melainkan harus memiliki akses pada SOP rujukan yang jelas serta jaringan mitra pendamping yang terukur. Di sisi lain, peran organisasi internasional dan akademisi juga diperlukan untuk memastikan edukasi risiko, advokasi hak pekerja, serta layanan psikososial dan pemulihan ekonomi bagi AKP migran pasca pemulangan dapat berjalan berkelanjutan.

Hasil workshop ini menjadi landasan penyempurnaan Buku Saku Perlindungan AKP Migran dengan pendekatan visual dan bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat pesisir. Selain itu, Tim KMS MARINA akan melanjutkan kampanye edukasi publik di komunitas desa, serta mendukung penyusunan standar prosedur perlindungan berbasis pemerintah desa dan kabupaten. Upaya ini diharapkan menjadikan Desa Lawangrejo sebagai contoh penerapan perlindungan pekerja migran berbasis komunitas yang dapat direplikasi di wilayah pesisir lainnya di Jawa Tengah.

Kontak Media:

Instagram:@marina.initiative
Email: marina.initiative@gmail.com