SALATIGA – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) menyelenggarakan Workshop Persiapan Pendirian Komite Etik Penelitian Sosial dan Politik selama dua hari, pada Jumat hingga Sabtu, 20–21 November 2026. Kegiatan strategis yang bertempat di Hotel Grand Wahid, Kota Salatiga ini bertujuan untuk mematangkan fondasi kelembagaan serta tata kelola layanan klirens etik penelitian di lingkungan fakultas.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Dekan FISIP Undip, Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin, yang sekaligus memberikan arahan langsung terkait urgensi pembentukan Komite Etik di tingkat fakultas. Workshop ini diikuti oleh jajaran pimpinan fakultas, Tim Pengelola Komite Etik Penelitian Sosial dan Politik (Kepsospol) yang diketuai oleh Prof. Dr. Dra. Hartuti Purnaweni, MPA, tim reviewer yang terdiri dari para dosen lintas departemen, serta tim sekretariat dan tenaga kependidikan pendukung.
Untuk memperkaya perspektif dan standar tata kelola, FISIP Undip menghadirkan dua narasumber pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yakni Dr. Agustina Situmorang, M.A. dan Annisa Inayatillah.
Pendirian Komite Etik ini merupakan langkah krusial FISIP Undip dalam menjamin integritas akademik, perlindungan subjek penelitian, serta pemenuhan standar etika dalam riset-riset ilmu sosial dan humaniora. Melalui forum ini, para peserta dibekali pemahaman mendalam mengenai prinsip klirens etik, penerapan informed consent, mitigasi konflik kepentingan, hingga simulasi penelaahan protokol metodologi penelitian sosial-politik.
Rangkaian acara dirancang secara intensif melalui kombinasi pemaparan materi, studi kasus, dan diskusi kelompok kerja (working group):
Hari Pertama (Jumat, 20 November 2026): Fokus pada penguatan konseptual bersama Dr. Agustina Situmorang, M.A., meliputi prinsip dasar klirens etik, informed consent, identifikasi risiko metodologi, serta simulasi telaah etik protokol penelitian.
Hari Kedua (Sabtu, 21 November 2026): Fokus pada aspek operasional dan tata kelola sekretariat bersama Annisa Inayatillah. Peserta dibagi ke dalam tiga kelompok kerja paralel (Working Group) untuk merumuskan tata kelola dan alur pelayanan (WG 1), mekanisme screening dan review etik (WG 2), serta instrumen dan dokumen pendukung (WG 3).
Hasil dari diskusi kelompok tersebut kemudian dibahas dalam sidang pleno untuk mengharmonisasikan rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta menetapkan rencana tindak lanjut tim penyusun. Dengan terselenggaranya lokakarya ini, FISIP Undip menargetkan Komite Etik Penelitian Sosial dan Politik dapat segera beroperasi secara profesional dan akuntabel guna mendukung kualitas publikasi serta riset civitas academica.