Hasil Penilaian Kematangan Organisasi Tak Boleh Berhenti di Laporan, FISIP UNDIP Dampingi OPD Rembang Menyusun Rencana Aksi Perbaikan

REMBANG – Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Reformasi Birokrasi, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (UNDIP) melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertema “Penguatan Kematangan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan” pada Rabu, 21 Oktober 2026, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Peserta berasal dari aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sejumlah OPD di Kabupaten Rembang telah mengikuti penilaian kematangan organisasi, dan hasilnya menunjukkan tingkat kematangan yang bervariasi pada dimensi tata kelola, manajemen kinerja, pengelolaan SDM, proses bisnis, serta sistem monitoring dan evaluasi. Persoalannya, hasil penilaian itu belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi rencana aksi yang sistematis dan terukur. Akibatnya, rekomendasi perbaikan belum terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan maupun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Kegiatan ini menjawab celah tersebut dengan pendekatan capacity building dan institutional strengthening yang partisipatif. Peserta mempelajari hubungan reformasi birokrasi dan kematangan organisasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 sebagai dasar penilaian, perkembangan paradigma reformasi birokrasi, serta teori maturitas organisasi dengan lima tingkat kematangannya. Mereka juga membedah 11 variabel kematangan organisasi perangkat daerah, mulai dari perencanaan, monitoring dan pengendalian, standar operasional prosedur, manajemen risiko, pengukuran kinerja, hingga inovasi layanan dan budaya organisasi, lalu membahas strategi peningkatannya dalam lima langkah.

Pada sesi klinik perencanaan, peserta menggunakan data kematangan OPD masing-masing untuk menyusun draf peta kesenjangan (gap analysis), daftar masalah prioritas, dan rencana aksi perbaikan. Proses ini dibantu template digital dokumen tindak lanjut dan matriks monitoring berbasis spreadsheet. Tim memilih perangkat sederhana yang sudah biasa dipakai OPD, sehingga tidak perlu sistem baru.

Tim pengabdian mendorong agar draf dokumen tindak lanjut disempurnakan dan divalidasi pimpinan OPD, lalu diintegrasikan ke dalam Renstra, Renja, dan SAKIP. Usulan tindak lanjut lainnya adalah penetapan format baku dokumen tindak lanjut tingkat kabupaten, pembentukan tim internal monitoring kematangan organisasi, dan matriks pemantauan capaian secara triwulanan atau semester. Modul dan panduan teknis penyusunan dokumen tindak lanjut sedang disiapkan agar dapat dipakai OPD lain pada siklus penilaian berikutnya.

Tentang kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dr. Dra. Dyah Lituhayu, M.Si. (ketua), Dr. Drs. R. Slamet Santoso, M.Si., Satria Aji Imawan, S.I.P., MPA, Damaris Bernike Bellastuti, M.A., dan Yoga Aldi Saputra, S.A.P., MPA, dengan melibatkan mahasiswa sebagai pendamping lapangan dalam kerangka Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM). Program berlangsung pada Juli–November 2026 dengan pendanaan mandiri.