HI UNDIP Gelar Dialog Publik “Perdagangan Bebas di Persimpangan Jalan: Kebangkitan Nasionalisme dan Masa Depan WTO”

Semarang, 21 Oktober 2026 – Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP UNDIP) menyelenggarakan Dialog Publik bertema “Perdagangan Bebas di Persimpangan Jalan: Kebangkitan Nasionalisme dan Masa Depan WTO” pada Rabu, 21 Oktober 2026, pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang Teater FISIP Universitas Diponegoro.

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Olisias Gultom (Direktur Sahita Institute, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi/Koalisi MKE), Muhammad Faizal Alfian, M.A. (dosen Hubungan Internasional UNDIP), dan Salsabila Putri Noor Aziziah (Puanifesto, Koalisi MKE). Dialog diikuti oleh akademisi, mahasiswa, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil, serta dirancang sebagai ruang diskusi kritis mengenai perubahan karakter perdagangan internasional dan masa depan tata kelola perdagangan global.

Dalam diskusi tersebut, perdagangan internasional tidak lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen efisiensi ekonomi, tetapi semakin menjadi bagian dari strategi negara untuk melindungi kepentingan nasional dan keamanan ekonomi. Muhammad Faizal Alfian menjelaskan bahwa dunia telah memasuki era nasionalisme ekonomi yang ditandai oleh rivalitas geopolitik, restrukturisasi rantai pasok, penggunaan sanksi sebagai senjata, dan penataan ulang hubungan dagang. Fenomena seperti decoupling dan geoeconomic fragmentation menunjukkan bagaimana integrasi ekonomi global kini dibalik oleh kebijakan negara.

Dari sisi kelembagaan global, Olisias Gultom mengajak peserta membaca globalisasi sebagai interkoneksi yang ditopang oleh lembaga seperti PBB dan WTO melalui tiga perspektif, yakni realis, liberal, dan kritis. Perspektif realis melihat tujuan perdamaian kerap dikalahkan oleh kepentingan nasional negara besar, perspektif liberal menekankan kerja sama untuk mengatasi masalah bersama, sedangkan perspektif kritis menilai lembaga global turut melanggengkan hegemoni Barat. Dalam konteks tersebut, kebijakan seperti pengenaan tarif sepihak dan penolakan terhadap sejumlah institusi internasional dibahas sebagai tanda melemahnya pilar globalisasi. Olisias juga menegaskan bahwa dampak WTO bukan persoalan elite semata, sebab bersinggungan langsung dengan kehidupan sehari-hari hingga ke meja makan.

Sorotan lain datang dari pemaparan Salsabila Putri Noor Aziziah mengenai Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 WTO di Yaoundé, Kamerun, yang merupakan KTM WTO pertama di Afrika Tengah. Menurutnya, WTO bukanlah wasit yang netral, melainkan ruang tempat relasi kuasa yang asimetris berlangsung. Dua isu utama menjadi arena tarik ulur antara Negara Selatan dan Negara Utara: usulan “reformasi” WTO dari Amerika Serikat yang dinilai mengesampingkan prinsip konsensus dan prinsip Special & Differential Treatment, serta agenda Negara Selatan yang belum tuntas, mencakup kedaulatan pangan, perdagangan digital, dan subsidi perikanan. Dalam isu perikanan, Indonesia disebut memainkan peran penting dalam negosiasi Perjanjian Subsidi Perikanan dengan menegaskan kedaulatan negara atas lautnya berdasarkan UNCLOS.

Pembahasan juga menyinggung ruang gerak masyarakat sipil dalam forum-forum WTO yang secara formal tersedia, tetapi semakin terbatas. Meski demikian, perlawanan masyarakat sipil telah hadir sejak awal berdirinya WTO, dari Battle of Seattle pada 1999 hingga aksi petani di Cancun pada 2003, dan dinilai akan terus dirawat oleh nelayan, petani, buruh, perempuan, orang muda, akademisi, hingga masyarakat adat.

Bagi mahasiswa Hubungan Internasional, tema ini sangat relevan karena menyentuh pertanyaan mendasar dalam ekonomi politik global: apakah menguatnya nasionalisme ekonomi menandai kemunduran perdagangan bebas atau justru transformasinya menjadi sistem yang lebih selektif dan strategis; apakah WTO perlu direformasi atau cukup beradaptasi; dan bagaimana negara berkembang, termasuk Indonesia, dapat mempertahankan ruang kebijakan (policy space) bagi industrialisasi dan pembangunan nasional.

Melalui dialog publik ini, diharapkan sivitas akademika dan masyarakat sipil dapat membangun pemahaman yang lebih kritis mengenai arah perdagangan global. Kegiatan ini sekaligus mencerminkan komitmen Departemen Hubungan Internasional FISIP UNDIP untuk mendorong dialog antara akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil tentang masa depan tata kelola perdagangan dunia yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan ekonomi politik internasional.