Semarang, 20 Oktober 2026 – Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Diponegoro (UNDIP), kembali menyelenggarakan UNDIP Global Classroom dengan menghadirkan akademisi dari Pamukkale University, Turki. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada Selasa (20/10/2026) ini mengangkat tema “Ethical Leadership and Decision-Making in Public Administration and Policy”.
Kegiatan ini merupakan bagian dari mata kuliah Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan pada Program Studi S1 Administrasi Publik FISIP UNDIP. Melalui forum akademik internasional ini, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memperluas wawasan mengenai kepemimpinan etis, memahami kompleksitas pengambilan keputusan di sektor publik, serta mendiskusikan pentingnya nilai-nilai etika dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sesi akademik ini menghadirkan Assoc. Prof. Dr. Onur Kulac dari Pamukkale University, Turki, sebagai narasumber. Diskusi turut melibatkan Yoga Aldi Saputra, S.A.P., MPA., dan Dr. Dra. Dyah Lituhayu, M.Si., yang merupakan dosen Departemen Administrasi Publik FISIP UNDIP, sebagai pembahas (discussants). Sementara itu, Damaris Bernike Bellastuti, S.A.P., M.A., dosen Departemen Administrasi Publik FISIP UNDIP, bertindak sebagai moderator.
Dalam pemaparannya, Onur Kulac menjelaskan bahwa etika merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan administrasi publik. Kualitas administrasi publik tidak cukup dinilai berdasarkan efisiensi dan pencapaian target kinerja, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan, kepatuhan terhadap hukum, ketidakberpihakan, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi penting karena keputusan pejabat publik dapat memengaruhi hak, kesempatan, keamanan, serta akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar.

Lebih lanjut, kepemimpinan etis tidak hanya berkaitan dengan karakter pribadi seorang pemimpin, tetapi juga mencakup kemampuannya membangun dan menegakkan standar perilaku yang bertanggung jawab di lingkungan organisasi. Pemimpin berperan sebagai teladan melalui tindakan yang jujur dan adil, komunikasi yang konsisten, serta penerapan standar etika dalam menghadapi pelanggaran. Perilaku pemimpin tersebut dapat memengaruhi budaya organisasi dan membentuk pemahaman pegawai mengenai perilaku yang dapat diterima dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Materi yang disampaikan juga membahas landasan teoretis kepemimpinan etis, termasuk teori pembelajaran sosial (social learning theory) dan konsep rasionalitas terbatas (bounded rationality) yang dikembangkan oleh Herbert Simon. Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa individu mempelajari standar perilaku dengan mengamati tindakan orang lain, termasuk pemimpin dalam organisasi. Sementara itu, konsep rasionalitas terbatas menunjukkan bahwa pengambilan keputusan berlangsung dalam kondisi keterbatasan informasi, waktu, perhatian, dan kapasitas manusia dalam mempertimbangkan berbagai alternatif.
Dalam konteks administrasi publik, keterbatasan tersebut menegaskan pentingnya penggunaan bukti yang dapat diandalkan, penerapan kriteria keputusan yang transparan, serta mekanisme peninjauan dan evaluasi. Pertimbangan etis diperlukan agar keputusan tidak hanya didasarkan pada efisiensi teknis, tetapi juga memperhatikan siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung konsekuensi, dan apakah keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pembahasan selanjutnya menyoroti tantangan yang dihadapi aparatur publik ketika menjalankan kewenangan administratif di tengah tekanan politik, konflik kepentingan, dan tuntutan pelayanan masyarakat. Aparatur dituntut untuk mampu menjalankan prioritas kebijakan yang sah sekaligus menjaga kepatuhan terhadap hukum, profesionalisme, dan prinsip ketidakberpihakan. Dalam situasi tertentu, penggunaan diskresi administratif diperlukan untuk merespons kondisi yang tidak sepenuhnya dapat diantisipasi oleh peraturan. Namun, diskresi harus disertai kriteria yang jelas, dokumentasi alasan keputusan, pengawasan, dan mekanisme pengaduan agar tidak menimbulkan perlakuan yang sewenang-wenang atau praktik favoritisme.
Selain membahas kepemimpinan dan proses kebijakan, materi ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, sistem merit, pencegahan korupsi, serta budaya organisasi yang berintegritas. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak cukup hanya mengandalkan komitmen individu, tetapi perlu didukung oleh sistem kelembagaan yang kuat. Beberapa aspek penting meliputi standar perilaku yang jelas, rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi, pengelolaan konflik kepentingan, saluran pelaporan yang aman, serta penegakan aturan secara konsisten.
Dukungan kelembagaan tersebut diperlukan untuk mengurangi peluang penyalahgunaan kewenangan, memperkuat integritas aparatur, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Kepemimpinan etis dengan demikian tidak hanya menjadi tanggung jawab personal seorang pemimpin, tetapi juga perlu terintegrasi dalam sistem, prosedur, dan budaya kerja organisasi publik.
Keterlibatan dosen Departemen Administrasi Publik FISIP UNDIP sebagai pembahas dan moderator turut mendukung proses pertukaran perspektif akademik dalam kegiatan ini. Melalui pembahasan bersama narasumber dari Pamukkale University, Turki, tema kepemimpinan etis dan pengambilan keputusan menjadi ruang pembelajaran untuk memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara nilai-nilai etika, perilaku kepemimpinan, dan kualitas kebijakan publik.
Penyelenggaraan UNDIP Global Classroom ini menjadi bagian dari upaya Departemen Administrasi Publik FISIP UNDIP dalam memperkuat dimensi internasional pembelajaran serta memperluas pertukaran pengetahuan akademik. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami tantangan administrasi publik kontemporer melalui perspektif yang lebih luas, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi persoalan pemerintahan dan kebijakan.
Melalui kegiatan pembelajaran yang menghubungkan perspektif akademik internasional dengan kajian administrasi publik, Program Studi S1 Administrasi Publik FISIP UNDIP terus mendorong pengembangan kompetensi mahasiswa agar mampu memahami persoalan publik secara komprehensif dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan integritas, keadilan, transparansi, serta tanggung jawab terhadap masyarakat.