Semarang (30/6) Estimasi angka pekerja anak di Jawa Tengah yang menembus 114.772 jiwa memicu alarm keras bagi efektivitas tata kelola pemerintahan regional. Melalui ujian tertutup disertasi yang digelar Jumat (26/6), sosiometri kebijakan ini dibongkar secara tajam dalam penelitian berjudul “Model Implementasi Kebijakan Penghapusan Pekerja Anak Berbasis Public Value di Jawa Tengah” karya Sdr. Gunarto, lulusan ke-158 Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis tematik interpretatif model Miles, Huberman, dan Saldaña pada level mikro, meso, dan makro, riset ini menemukan fakta krusial bahwa sebanyak 13,3% anak justru kembali bekerja pasca-intervensi dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak selama ini masih bersifat formalistik, sektoral, terfragmentasi, serta gagal menyentuh akar masalah riil di tingkat komunitas.
Guna membedah kebuntuan tersebut, penelitian ini mengintegrasikan secara komprehensif model implementasi George Edward III, Strategic Triangle Mark Moore, collaborative governance Ansell & Gash, serta co-production Tony Bovaird. Riset ini berhasil mengidentifikasi adanya fenomena interlocking failure (kegagalan yang saling mengunci antar-elemen kebijakan), accidental collaborative governance, dan transitional governance ecosystem. Sebagai solusi teoretis dan praktis, dipromosikan sebuah model baru bernama Public Value Ecosystem Model (PVEM) yang memperluas teori Strategic Triangle Moore. PVEM membawa proposisi baru bahwa nilai publik bersifat emergent dan hanya dapat berkelanjutan jika seluruh elemennya—Public Value Creation, Authorizing Environment, Operational Capacity, Collaborative Governance, serta Participatory Monitoring and Evaluation—dilembagakan secara simultan ke dalam satu ekosistem tata kelola yang adaptif.

Kedalaman substansi riset ini lahir dari iklim akademik Program Studi Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro yang dinobatkan sebagai Prodi S3 Doktor Administrasi Nomor 1 di Indonesia versi Edurank 2026. Dipimpin langsung oleh Dekan FISIP Undip, Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol. Admin., bersama Ketua Program Studi sekaligus Sekretaris Sidang, Dr. Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si., pembuktian ilmiah ini menegaskan reputasi prodi dalam mencetak pemikir yang mampu mendisrupsi kemandekan birokrasi. Keunggulan ekosistem pembelajaran di Doktor Administrasi Publik Undip secara konsisten mengarahkan para mahasiswa tingkat doktor untuk menelurkan riset empiris berdampak tinggi guna menjawab kegagalan-kegagalan struktural administrasi publik modern.
Turut hadir Titik Eko Rahayu, S.E., M.Si. (Deputi Perlindungan Anak KPPPA), Fakih Usman, S.E., M.Si. (Inspektur KPPPA Jakarta), M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si. (Sekda Kabupaten Pekalongan), Budi Prakosa, S.T., M.T. (Kepala Bappeda Kota Semarang), dan Affan Martadi, S.H., M.Si. (Kepala Bappeda Kab. Rembang). Keterlibatan aktif para pejabat tinggi kementerian dan kepala daerah dalam sidang doktor ini menjadi bukti empiris bahwa kiblat riset dari Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Undip diakui secara legal-formal dan strategis sebagai rujukan utama dalam mereformulasi kebijakan publik nasional.