Rembang, 26 Mei 2026 — Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Reformasi Birokrasi, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertajuk “Penguatan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur” pada Selasa, 26 Mei 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi akademik FISIP UNDIP dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam memperkuat kapasitas aparatur pada level Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 50 peserta yang terdiri atas perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Kehadiran peserta dari berbagai unit kerja menunjukkan komitmen bersama untuk mendorong reformasi birokrasi yang tidak hanya berhenti pada pemenuhan dokumen administratif, tetapi benar-benar berorientasi pada peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Ibu Sri Jarwati, M.Pd., M.H., Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Pemerintah Kabupaten Rembang, menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Rembang dan FISIP UNDIP. Ia menekankan bahwa penguatan reformasi birokrasi memerlukan pemahaman yang sama, komitmen lintas perangkat daerah, serta kemampuan aparatur dalam menerjemahkan kebijakan reformasi birokrasi ke dalam rencana aksi yang konkret dan terukur.
Sementara itu, Ketua KBK Reformasi Birokrasi sekaligus Ketua Tim Pengabdian, Dr. Dra. Dyah Lituhayu, M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam menyusun kegiatan reformasi birokrasi yang berbasis masalah nyata, memiliki tujuan yang jelas, indikator yang terukur, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai dampak perubahan.
“Reformasi birokrasi tidak cukup hanya dipahami sebagai kewajiban administratif. Reformasi birokrasi harus menjadi instrumen perubahan yang membantu OPD memperbaiki proses kerja, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat akuntabilitas kinerja,” ujar Dr. Dyah Lituhayu.
Program pengabdian ini berfokus pada penguatan kapasitas aparatur OPD dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan reformasi birokrasi. Persoalan utama yang hendak dijawab adalah masih adanya kecenderungan reformasi birokrasi berhenti pada pemenuhan dokumen administratif, sementara kapasitas teknis aparatur dalam menyusun rencana aksi berbasis masalah, indikator, target, dan evaluasi masih perlu diperkuat.
Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan penguatan materi mengenai reformasi birokrasi berbasis kinerja dan dampak. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi juga pendampingan, sehingga peserta dapat memahami reformasi birokrasi secara lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi masing-masing.
Tim pengabdian diketuai oleh Dr. Dra. Dyah Lituhayu, M.Si., dengan anggota Dr. Drs. R. Slamet Santoso, M.Si.; Satria Aji Imawan, S.I.P., MPA; Damaris Bernike Bellastuti, M.A.; dan Yoga Aldi Saputra, S.A.P., MPA. Melalui kepakaran tim dalam bidang reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, kinerja organisasi publik, dan pelayanan publik, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Rembang.
Kegiatan ini juga sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Rembang dalam memperkuat implementasi reformasi birokrasi di tingkat perangkat daerah. Dengan adanya keterlibatan OPD dan kecamatan, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong setiap unit kerja untuk menyusun langkah perbaikan yang lebih operasional, relevan dengan kebutuhan pelayanan, serta dapat dipantau secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, FISIP UNDIP menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan bahwa agenda reformasi birokrasi dapat dijalankan secara lebih substantif, berbasis data, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.