Sejarah

Melalui Peraturan pemerintah No 07 tahun 1961, Universitas Diponegoro di tetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri mulai tanggal 15 Oktober 1960 (tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Universitas Diponegoro). Adapun Fakultas yang ada pada saat itu adalah sebagai berikut:

  1. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, terdiri dari 2 bagian:
    a. Bagian Hukum
    b. Bagian Sosial Politik
  2. Fakultas Ekonomi
  3. Fakultas Teknik
  4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Semarang dengan cabang di Surakarta.

Sebelum menjadi fakultas yang berdiri sendiri di lingkungan Universitas Diponegoro, Fakultas Sosial dan Politik telah mengalami perkembangan selama 12 (dua belas) tahun.

Pada hakekatnya embrio Fakultas Sosial dan Politik sudah ada sejak berdirinya Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) pada Universitas Semarang tanggal 1 Maret 1957; dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1961 tanggal 21 Maret 1961, tentang Pendirian Universitas Diponegoro Semarang, Akademi Administrasi Negara dimasukkan untuk sementara sebagai bagian Sosial dan Politik dalam lingkungan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.

Usaha-usaha untuk menjadikan Fakultas Sosial dan Politik berdiri sendiri sudah dimulai sejak tahun 1962 dengan membentuk “Panitia Persiapan Pembentukan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Diponegoro”, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Presiden Universitas Diponegoro No 28/c tanggal 6 Januari 1962 dengan susunan panitia sebagai berikut:

Ketua : Drs. Sukardjan Hadisutikno
Sekretaris : Drs. Fajar
Anggota : 1. Drs. Hartoyo | 2. M. Marsono

Dalam perkembangan selanjutnya, maka untuk mempercepat pendirian Fakultas Sosial dan Politik dibutuhkan masukan dan atau pemikiran yang lebih komprehensif.Untuk itu melalui Keputusan Pejabat Rektor Universitas Diponegoro No. 41/Skpt/SKJ/1968, tanggal 18 Agustus 1968.Panitia Persiapan Pembentukan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Diponegoro ditambah anggota. Selengkapnya susunan panitia menjadi:

Ketua : Drs. Sukardjan Hadisutikno
Sekretaris : Drs. Fajar
Anggota : 1. Drs. Hartoyo | 2. M. Marsono | 3. Drs. Soetomodradjat | 4. Drs. Kuncoro Hadi | 5. Satjipto Rahardjo, SH

Akhirnya cita-cita untuk mendirikan Fakultas yang berdiri sendiri itu dapat terwujud dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jendral Perguruan Tinggi No. 116 tahun 1968 tanggal 9 Desember 1968 tentang Pemecahan FHPM menjadi:

  1. Fakultas Hukum.
  2. Fakultas Sosial dan Politik, Terhitung mulai 1 Januari 1969 Fakultas Sosial Politik lahir dengan.
  3. Jurusan yaitu: Administrasi Negara, Pemerintahan, dan Publisistik (sekarang Ilmu Komunikasi) Kemudian pada tahun 1970 dibuka Jurusan Administrasi Niaga.

Berdasarkan SK Rektor UNDIP No 08/SKPT09/1983 tanggal 6 Januari 1983 nama Fakultas Sosial dan Politik diubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Dengan Jurusan/Program Studi sebagai berikut:

  1.  Jurusan Ilmu Administrasi
    a. Program Studi Administrasi Negara
    b. Program Studi Administrasi Niaga
  2.  Jurusan Ilmu Pemerintahan
  3.  Jurusan Ilmu Komunikasi
  4.  Jurusan MKDU

Pada perkembangannya Jurusan MKDU menjadi UPT-MKU sejak tahun 1995 dan akhirnya lepas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – UNDIP yang berada di bawah pembinaan Pembantu Rektor I.

Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemerataan memperoleh kesempatan belajar maka dengan:

  1.  SK Rektor No. 280/SK/PT07/1993 tanggal 27 Oktober 1993 dibuka program Reguler II untuk jurusan/Program Studi: Administrasi Negara, Administrasi Niaga, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Komunikasi;
  2. SK Dirjen Dikti No. 234/DIKTI/Kep/1997 tanggal 5 Agustus 1997 tentang pembentukan program studi D-III Ilmu Komunikasi;
  3.  Surat Dirjen DIKTI No. 1818/D/T/2001 tanggal 29 Mei 2001, tentang pemberian izin penyelenggaraan program studi D-III Pertanahan dan D-III Keuangan Daerah.
  4.  Surat Dirjen DIKTI No. 2361/D/T/2001 tanggal 11 Juli 2001, tentang pemberian izin penyelenggaraan program studi D.III Pemasaran;
  5.  Surat Dirjen DIKTI No. 3164/D/T/2005 tanggal 28 September 2005, tentang pemberian izin penyelenggaraan Program Studi D-III Administrasi Perkantoran dan Sekretaris.
  6.  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 285/E/O/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang penyelenggaraan Program Studi Hubungan Internasional.

Dalamperkembangannya berdasarkan SK Rektor UNDIP No 609 Tahun 2011 program pascasarjana diintegrasikan di fakultas. Oleh karenannya FISIP Undip hingga tahun 2014 mengelola program pascasarjana yang meliputi:

  1.  Program Magister Ilmu Administrasi
  2. Program Magister Ilmu Politik
  3.  Program Magister Ilmu Komunikasi
  4.  Program Doktor Administrasi Publik
  5.  Program Doktor Ilmu Sosial
TOP